Aturan Baru Tol Non Tunai Nir Sentuh Dimulai Desember 2023
JAKARTA, RADARTASIK.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai menerapkan sistem transaksi tol non tunai nir sentuh alias multi lane free flow (MLFF).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Desember 2023 akan memulai uji coba sistem transaksi tanpa kontak atau MLFF di 6 jalan tol, dimulai dari Tol Bali - Mandara.
”Saya sangat berharap sistem ini semakin meningkatkan pelayanan jalan tol kita melalui digitalisasi transformatif,” katanya saat membuka Forum Bisnis HunIndoTech 4.0 di Hotel Westin, Jakarta, seperti dilansir laman Kementerian PUPR, Rabu 15 November 2023.
BACA JUGA:Persib Terima Proposal 3 Pemain Baru dari Bojan Hodak, Fiks Rezaldi Hehanussa Gabung Bhayangkara FC?
BACA JUGA: Rekomendasi 5 Parfum Lokal Wangi Tahan Lama dan Ramah Tanggal Tua
Meskipun dalam prosesnya diiringi dengan berbagai tantangan, kata dia, Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menyukseskan penerapan sistem MLFF.
Dia mengulas pengalaman peralihan dari transaksi cash menjadi non cash dengan tapping. Teknologi pasti sudah siap. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikannya kepada masyarakat. Tetapi, pemerintah menjamin tetap berkomitmen menyukseskan penerapan sistem MLFF.
Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian menambahkan uji coba transisi sistem MLFF secara terbatas di Tol Bali - Mandara akan dilaksanakan pada pekan kedua Desember 2023 selama sekitar dua pekan.
Setelah diuji coba selama dua pekan baru akan evaluasi. Apabila dinilai telah berhasil, maka akan segera expand penerapannya di jalan tol lain. Apabila masih ada kekurangan, maka akan segera diperbaiki dan kembali diuji coba.
BACA JUGA: Spesifikasi Redmi Note 13 Pro Max Kamera 108MP dan Ram 6GB di Hargai Cuma Segini
BACA JUGA: Swift Sport Generasi Ketiga Meluncur, Harga dan Spesifikasi Lengkap Cek di Sini
Teknologi sistem MLFF merupakan hasil kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Hungaria. Kehadirannya bertujuan untuk meningkatkan sistem pembayaran tol Indonesia.
Proyek ini diinisiasi pada pada tahun 2016 saat kunjungan Perdana Menteri Hungaria Mr Victor Orbán ke Indonesia.
Pemerintah Hungaria berinvestasi 100% dari proyek ini dengan nilai investasi sebesar Rp 4,5 triliun dalam bentuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).