"Kami berharap moratorium dapat segera dibuka, jika memungkinkan pada awal tahun 2024, agar kami dapat melangkah maju," ujar Asep.
Hingga saat ini, pelayanan yang optimal belum dapat dirasakan oleh masyarakat Tasikmalaya Selatan, khususnya dalam bidang kesehatan dan kependudukan.
"Pelayanan kesehatan yang lengkap hanya bisa diperoleh dengan pergi ke Singaparna atau Kota Tasikmalaya. Begitu juga untuk pembuatan KTP dan Kartu Kuning, harus menuju Kota Tasikmalaya atau Singaparna yang jaraknya sangat jauh dari Cipatujah," jelas Asep.