Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar bansos tepat sasaran adalah dengan mengirim langsung bansos ke penerima by name by addres.
Namun demikian, cara tersebut juga perlu dibarengi dengan sistem kontrol dan monitoring yang baik, termasuk pengawasan tender-tender bansos agar tidak salah sasaran.
Hempri menekankan sinergi antara berbagai pihak terkait dengan pemberian bansos juga menjadi hal yang tak kalah penting untuk dijalankan. Misalnya, antara Bulog, Dinas Sosial dan pemerintah desa/kelurahan dan lainnya.
”Validasi, monitoring, serta pendampingan bansos ini harus terus dilakukan sehingga bisa berjalan optimal,” tegas Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC) Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial FISIPOl UGM ini.
BACA JUGA: Asyik, Pelindo Sediakan Mudik Gratis Pulang Pergi, Ini Rute Perjalanan yang Dituju
Sementara terkait pemberian bansos pangan selama 3 bulan, ia berpendapat pemerintah perlu mempertimbangkan kembali terhadap komoditas sembako yang dibagikan.
”Apakah ini harus beras terus selama 3 bulan? Mungkin kalau saat ini beras relevan karena sebagian petani belum panen, tapi kalau sudah panen saya kira ini harus dipikirkan kembali pengganti komoditas beras,” ujarnya.
Selain jenis komoditas pangan, ia menilai pemerintah sebaiknya memikirkan kembali kualitas dan standar beras yang disalurkan untuk bansos.
Berkaca dari pengalaman saat pembagian beras miskin, banyak beras bantuan yang justru dijual di pasar karena kualitasnya di bawah standar.
BACA JUGA: ASN Pemkot Tasikmalaya Mengisi Waktu Luang dengan Belajar Tajwid di Masjid
”Harus ada standarisasi kualitas sembako yang akan didistribusikan,” pungkasnya.