Budi heran DPRD Banjar tidak melaksanakan rapat dengan OPD di Banjar saja. Karena secara anggaran pasti akan lebih hemat. Di sisi lain pasti anggarannya masuk di Kota Banjar.
“Secara tidak langsung akan meningkatkan perputaran ekonomi di Kota Banjar. Karena tentu substansi dari rapatnya yang dicari, bukan aktivitas kegiatan rapatnya yang mewah atau bisa sekedar sambil jalan-jalan keluar kota saja,” ungkapnya.
Ia menilai sikap anggota DPRD membuat pertanyaan besar kepada publik. Menjadi wakil rakyat untuk pengabdian membangun Kota Banjar lebih maju dan baik lagi, apa hanya numpang fasilitas negara saja agar bisa menikmati kemewahan dan kemegahan.
“Karena sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini Kota Banjar sedang mengalami defisit anggaran, tidak sepantasnya wakil rakyat memberikan contoh demikian kepada publik, karena tindakan demikian sangat tidak pantas bagi wakil rakyat. Di tengah Kota Banjar sedang membutuhkan anggaran, karena defisit, ini malah rapat di Pangandaran, kan tidak pas,” ucap Budi.
Dia pun mempertanyakan sepenting apa sehingga harus rapat di luar Kota Banjar.
“Saya mengajak semuanya, baik pejabat Kota Banjar anggota legislatif maupun eksekutif dan semua masyarakat Kota Banjar, harus mempunyai bentuk nasionalisme ka Banjaran, dengan mencintai prodak lokal,” harapnya.
“Kalau bukan kita siapa lagi, dan saya mengajak ayo sama-sama kita mencari solusi bagaimana bisa menyelesaikan persoalan di kota Banjar, agar perputaran ekonomi bisa meningkat, sehingga akan berdampak pada peningkatan PAD Kota Banjar,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada unsur pimpinan DPRD Banjar yang memberikan keterangan resmi terkait kegiatan persiapan pembahasan anggaran tahun 2023 di Kabupaten Pangandaran tersebut.