Ditempat terpisah, Pengurus Cabang PMII Kota Tasikmalaya Heru Muchtar menganalisa, tahun ini pemerintah gencar mencari alternatif agar bisa beranjak dari persoalan kompleks dampak pandemi.
Namun, tema HUT RI ke 77 ini, negara mengusung tema ‘Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat’ faktanya hanya hiasan belaka.
“Sebab, realitasnya bertolak belakang. Yang Seharusnya pemerintah lebih serius dalam menangani kondisi dan situasi kehidupan masyarakat masih dalam tahap pemulihan. Tetapi hal itu malah diabaikan oleh pemerintah dengan diam-diam pemerintah kembali melakukan manuver baru dengan kebijakan yang akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat,” paparnya melalui keterangan tertulis.
Sementara, lanjut dia, amanah negara menegaskan bahwa segala bentuk kebijakan yang dibuat harus bersandar pada kesejahteraan dan mengakomodir kepentingan rakyat secara utuh.
Tapi akhir Agustus ini kembali menguat menjadi perbincangan mengenai wacana pada tanggal 1 September 2022 pemerintah akan menaikan harga BBM subsidi dan non subisidi.
“Dari beberapa informasi yang kami dapatkan menengenai kenaikan BBM diperkirakan akan naik di rentang Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per liter. Pertalite saat ini Rp 7.650 perliter dan solar Rp 5.150 per liter. Namun bukan hanya pertalite dan solar. Akan tetapi pertamax akan alami kenaikan harga dari yang saat ini Rp 12.500 per liter,” tutur Heru.
Aktivis mahasiswa itu menganggap kenaikan BBM bakal berdampak terhadap peningkatan warga miskin dan situasi ekonomi memburuk. Akibat inflasi yang tidak terkendali.
“Seharusnya pemerintah fokus terlebih dahulu untuk memperhitungkan dampak transmisi kenaikan BBM yang semakin meluas terhadap harga sejumlah barang kebutuhan primer dan skunder,” ungkapnya.
“Karena ketika harga BBM naik otomatis biaya tranportasi, biaya produksi, biaya bahan baku yang lainnya akan naik melonjak tinggi. Selain dari pada itu pajak dan bunga pinjaman pun belakangan ini sudah mengalami kenaikan lebih awal,” lanjutnya.
Melihat fenomena tersebut, pihaknya tegas menolak rencana untuk menaikan harga BBM subsidi lantaran kebijakan itu bakal berefek buruk.
“Terutama terhadap masyarakat menengah ke bawah dan yang lebih parahnya akan memicu krisis multidimensi yang tidak terkendali,” sesalnya.