TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang berhembus belakangan ini memantik protes dari berbagai elemen masyarakat.
Seperti halnya dilakukan para aktivis yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tasikmalaya.
Mereka melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga ke Terminal BBM Tasikmalaya, Selasa 30 Agustus 2022.
BACA JUGA: BREAKING NEWS: Perairan Pangandaran Dihantam Gelombang Tinggi, BPBD: Ini di Luar Prediksi
Massa sempat menggelar orasi di depan kantor Terminal BBM Pertamina Tasikmalaya di Jalan Garuda.
Selain itu, massa juga melakukan aksi teatrikal menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik.
"Kamis menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM yang baru pulih akibat Covid-19," ujar Ketua HMI Tasikmalaya, Andi Perdiana didampingi korlap aksi, Robby Syamsul.
Andi menerangkan, jika terjadi kenaikan harga pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter, diprediksi memicu inflasi dan melonjak hingga 0,8 persen. Hal ini akan ada kenaikan seluruh harga kebutuhan.
Menurut dia, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi seolah menjadi kado buruk saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77 dari pemerintah kepada rakyatnya.
"Kado terburuk HUT RI bagi rakyat, kenaikan BBM subsidi sudah pasti akan menyengsarakan rakyat. Hal ini harus dipertimbangkan pemerintah," terangnya.
BACA JUGA: HMI Lakukan Demo 'Pemanasan' Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Andi mengakui pihaknya paham bahwa beban subsidi dan harga minyak dunia sudah berat, tapi ketimbang menaikkan harga BBM subsidi, HMI meminta pemerintah memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat, sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.
"Membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu," tambahnya.
Pembatasan BBM bersubsidi ini, jelas Andi, harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan.