“Bukan urusan polisi, pajak urusan Suspenda, tapi kami bersinergi di sana, terutama soal data,” sebut dia.
Yusri juga menyampaikan adanya perbedaan jumlah kendaraan bermotor antara Kepolisian, PT Jasa Raharja dan Kemendagri.
Menurut Yusri, hal itu bisa terjadi karena pemilik kendaraan tidak melaporkan kepemilikan kendaraannya.
Semisal kendaraanya hilang, sudah rusak dan atau tidak bayar pajak sehingga datanya terhapus.
“Semua kendaaraan bermotor yang terdaftar ke polisi itu datanya masih ada, datanya lengkap,” ungkapnya.
BACA JUGA:Tempat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Perbedaan Samling dan Samsat J'bret
Yusri mengatakan, perbedaan data kendaraan itu mempengaruhi pada data kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Oleh karenanya, Yusri berharap dengan adanya rakor Samsat tingkat nasional yang dihadiri berbagai stakeholder terkait, masalah data ini bisa disamakan.
“Kami sedang mengatur single data untuk menyatukan dan menyamakan semua data,” ujarnya.
Artikel ini telah tayang di radarcirebon.com dengan judul: Bea Balik Nama Diusulkan Dihapus, Termasuk Pajak Progresfif Korlantas Polri: Biar Masyarakat Mau Bayar Pajak