GARUT, RADARTASIK.COM – Memasuki Hari kelima pasca bencana banjir bandang di wilayah perkotaan Garut, Pemerintah Kabupaten Garut masih fokus terhadap pembersihan material banjir di pemukiman warga.
Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Garut dr Helmi Budiman: “Kita fokuskan untuk membersihkan material banjir, dari mulai sampah, lumpur, kayu hingga barang-barang warga yang tidak digunakan kita tarik ke TPA (tempat pembuangan akhir),” ujarnya kepada wartawan, Rabu 20 Juli 2022, kemarin.
Helmi sudah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mengerahkan alat berat dan mobil truk untuk mengangkut sisa material banjir.
BACA JUGA:Banjir Bandang Didiga Akibat Alih Fungsi Lahan
“Saya mohon kepada para relawan dan masyarakat untuk kita sama-sama bahu-membahu untuk membersihkan tempat-tempat yang terkena banjir, sehingga kembali bersih kembali bisa digunakan seperti semula,” terangnya.
Lanjut dia, saat ini kondisi lumpur yang sempat menutupi pemukiman warga sudah mulai hilang. “Seperti di Kampung Sudika ini, yang merupakan wilayah paling parah. Alhamdulillah lumpur sudah mulai tidak ada, ada juga tipis lah di beberapa tempat gitu,” ujarnya.
Selain pembersihan material banjir, kata dia, Pemkab Garut juga melakukan penyemprotan disinfektan terhadap seluruh rumah yang terkena banjir. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pemaparan penyakit akibat banjir luapan Sungai Cimanuk.
“Seluruh rumah yang terkena banjir kita semprot dengan disinfektan, supaya tidak ada penyakit dan juga biar rumahnya harum,” terangnya.
Helmi menerangkan, setelah proses penanganan korban bencana selesai, pihaknya akan mencoba mengatasi pendangkalan sungai di Garut dengan melakukan pengangkatan gundukan pasir di sungai serta melakukan pembersihan dan normalisasi sungai.
Harapannya bisa mencegah meluapnya air sungai ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
BACA JUGA:Heboh, 3 Ikan 150 Kg Muncul Usai Banjir di Garut, Akhirnya Dicincang Warga
Berkaitan dengan dana kerohiman atau cash for work, Helmi mengaku sedang melakukan verifikasi dan validasi data oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Garut. Jika hal tersebut selesai dilaksanakan, dana kerohiman akan langsung diserahkan kepada masyarakat terdampak.
“Tentu makanya kan usulan dari kecamatan dari desa RT, RW sudah masuk ke BPBD, dari BPBD kita minta Perkim untuk melakukan verifikasi dan validasi,” lanjutnya.
Ia juga berharap pemberian dana kerohiman jangan sampai disalahgunakan, karena diberikan bagi masyarakat penyintas bencana.