“Saya sebenarnya bertanya-tanya apakah sistem hukum di negara ini benar-benar berfungsi,” kata penggugat Machi Sakata yang menikahi pasangannya yang berkewarganegaraan AS di luar negeri.
"Saya pikir ada kemungkinan keputusan ini benar-benar menyudutkan kami," lanjutnya dikutip dari Russian Today.
Gugatan yang ditolak merupakan bagian dari tindakan terkoordinasi dari beberapa pasangan sesama jenis di pengadilan distrik di seluruh Jepang pada tahun 2020.
Kasus Osaka menjadi yang kedua yang dibawa ke persidangan. Gugatan pertama, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sapporo Maret lalu, menghasilkan hasil sebaliknya.
Saat itu, pengadilan memutuskan larangan pernikahan sesama jenis menjadi diskriminatif dan bahwa hak dan hak istimewa yang diberikan di bawah pernikahan harus “sama-sama menguntungkan baik homoseksual maupun heteroseksual.”
Namun pengadilan Sapporo menolak tuntutan penggugat untuk kompensasi 1 juta yen dari pemerintah.
Jepang jelas memiliki sikap yang jauh lebih liberal terhadap homoseksualitas daripada kebanyakan negara tetangganya di Asia.
Namun Jepang masih tertinggal jauh di belakang Barat dalam hal ini. Pasangan sesama jenis tidak dapat menikah secara sah, meskipun beberapa kotamadya dan prefektur mengeluarkan sertifikat kemitraan sesama jenis yang agak simbolis.