“Kami menyayangkan BUMDes di Banjar ini pengelolannya kurang profesional. Padahal BUMDes adalah program pusat yang harus benar-benar dijalankan sesuai dengan pleno antar pengurus,” kata Budi, Minggu (12/6/2022).
Pihaknya juga mendesak penegakan hukum tidak setengah-setengah.
“Sangat tidak dibenarkan jika memang anggaran BUMDes selama ini tidak dikelola dengan baik. Sebab keberadaan BUMDes sudah jelas untuk memberikan peluang usaha bagi masyarakat setempat. Nah, jika anggarannya benar diselewengkan, artinya tidak adanya keseriusan dalam melakukan pengelolaan dan tentunya ini telah melanggar hukum,” ucapnya. (cep)