Radartasik.com, Pemerintah bakal melakukan reshuffle menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal banyak kementerian masih banyak melakukan impor.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin atau kini dipanggil (Gus Muhaimin) memberikan tanggapan saat ditanya wartawan soal rencana pergantian para menteri tersebut.
Cak Imin, yakin menteri-menteri dari partai yang ia pimpin tidak akan terkena reshuffle oleh Presiden Jokowi.
Adapun menteri yang merupakan kader PKB adalah, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
Wakil Ketua DPR ini mengaku wajar jika Presiden Jokowi marah dengan kementerian yang kerap melakukan impor. Sehingga arahan Presiden Jokowi ini harus cepat ditindaklanjuti.
“Ya saya juga kritik, minta diambil langkah-langkah cepat untuk mengatasi ini. Wajar aja presiden marah, wajar,” katanya.
Kendati demikian, Cak Imin menuturkan sampai saat ini Presiden Jokowi belum memberikan informasi kepada dirinya mengenai adanya perombakan kabinet atau reshuffle. “Belum ada kabar, kalau ada kabar saya kasih tahu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung soal reshuffle di depan bawahannya. Bermula saat Jokowi jengkel masih banyak kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah yang masih menggunakan produk impor.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi minta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengganti direktur utama di perusahaan BUMN yang tidak taat pada hal-hal yang sudah disepakati.
“BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?” kata Jokowi.
Menurutnya pergantian direktur utama adalah urusan Menteri BUMN, tetapi untuk kementerian merupakan hak presiden, sehingga Presiden Jokowi menegaskan ketika ada menteri yang bekerja kurang baik, juga bakal diganti.
“Kementerian, sama saja tetapi itu bagian saya itu. Reshuffle, sudah saya awasi betul,” beber Presiden Jokowi. (jp)