Pemkot Banjar Diminta Kembalikan TPP Guru Bersertifikasi

“Jika dasarnya UU, berarti selesai persoalannya. Tinggal penjelasan yang rinci dari aturan tersebut sehingga para guru bisa memahaminya. Tapi jika sifatnya kebijakan pasti akan menuai konflik apabila penghapusan TPP tetap dilaksanakan tanpa adanya penjelasan yang gambling,” ujarnya.Ia memandang rekomendasi dari Komisi III DPRD terhadap kepala daerah dan eksekutif akan menimbulkan persepi. Bahwa tidak ada alasan hukum TPP untuk diberhentikan atau regulasi tidak mengatur penghapusan tersebut. TPP tetap bisa diberikan tergantung kebijakan dan kemampuan daerah. “Dalam situasi seperti ini semestinya TAPD segera mengeluarkan keputusan yang tegas tentang hal tersebut. Kalau sekarang-kan sifatnya ngambang,” ujarnya. Pendapat dari TAPD, kata dia, TPP tetap tidak bisa diberikan karena benturan regulasi. Sedangkan pemahaman guru-guru berdasarkan laporan singkat dari komisi III bahwa peluang TPP masih bisa diupayakan.

“Kita berharap persoalan ini segera ada kejelasan yang tegas agar tidak menimbulkan situasi yang kurang elok dan kegaduhan yang terus berkepanjangan,” katanya.Sementara itu, pemkot teA­lah menghapus TPP guru ASN bersertifikasi tahun ini. Satu orang guru sebelumnya mendapat TPP sebesar Rp 1 juta per bulan. (cep)