radartasik.com, RADAR TASIK — Diubahnya pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke dalam bentuk tunai tidak berarti menjadi solusi. Ada saja pihak-pihak yang memaksa secara tidak langsung agar uang itu dibelanjakan di tempat tertentu.
Berdasarkan kebijakan yang baru, BPNT diberikan secara tunai kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Nilainya adalah Rp 600 ribu untuk hitungan tiga bulan.
Faktanya, penyaluran BPNT di Tasikmalaya baik Kota maupun Kabupaten masih memunculkan polemik. KPM dipaksa secara tidak langsung untuk membelanjakan uang bantuan di E-Warong.
Seperti yang diungkapkan salah seorang KPM di Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu. Dia bercerita, pada Jumat (25/2/2022), dia mengambil uang BPNT di kelurahan.
“Uang yang diterima Rp 400 ribu, Rp 200 ribu lagi harus dibelikan paket (sembako),” ujarnya perempuan yang enggan disebutkan identitasnya, Senin (28/2/2022).
Hal serupa juga terjadi di beberapa kelurahan. Namun demikian masing-masing menggunakan pola berbeda untuk mengarahkan KPM dari mulai arahan langsung, atau memberikan kupon E-Warung.
Paket sembako yang dimaksud yakni beras, telur, daging ayam dan apel. Melihat kualitas barang yang buruk, menurut dia, harga barang itu tidak sampai Rp 200 ribu. “Misal beras, lebih baik beli sendiri karena bisa dapat yang lebih bagus,” ucapnya.
Padahal, dia mendengar di beberapa kelurahan para KPM menerima uang secara tunai. Tidak ada pengarahan untuk membeli barang di tempat tertentu atau yang disediakan panitia. “Kenapa di tempat saya berbeda,” ujarnya.
Di wilayah Kecamatan Bungursari, aktivis pemuda Asep Depo mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang sengaja menakut-nakuti KPM. Ketika tidak belanja di E-Warong maka mereka akan dicoret sebagai penerima gelombang berikutnya. “Warga yang takut akhirnya nurut saja,” katanya.
Padahal, lanjut Asep, paket yang diberikan tidak sesuai dengan takaran dan harganya. Ini jelas merugikan masyarakat yang menerima barang tidak sesuai. “Paling hanya sampai Rp 180 ribu saja, enggak sampai Rp 200 ribu,” ucapnya.
Pihaknya berencana akan melakukan audiensi ke DPRD agar menyikapi masalah ini. Pihaknya tidak ingin iktikad baik dari pemerintah pusat malah disalahgunakan di daerah. “Dari pusatnya ini sudah bagus, di daerahnya saja yang banyak permainan,” tuturnya.
Hal serupa juga terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. KPM belum menerima uang tunai melainkan berupa paket barang.
Hal itu diungkapkan aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Fahmi Sidik yang menemukan ada kejanggalan dalam penyaluran BPNT di wilayah Kecamatan Salopa.
Menurut dia, ada oknum yang sengaja mengelabui KPM yang tidak mengetahui kebijakan pemerintah. “KPM masih menerima dalam bentuk paket yang sudah ditentukan oleh beberapa pihak,” ucapnya.
Pihaknya meminta tim koordinator Kabupaten Tasikmalaya untuk bisa turun mengawasi pendistribusian bantuan tersebut. Supaya masyarakat bisa membelanjakan uang itu sesuai dengan kebutuhan. ”Harus ada monitoring dari kabupaten termasuk Dinas Sosial,” tuturnya.
Kategori :