radartasik.com, RADAR TASIK — Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya mulai menemukan akar permasalahan terkait polemik pembangunan trotoar di Kecamatan Manonjaya yang dinilai masyarakat belum dituntaskan.
“Saya sudah koordinasi dengan dinas, dalam hal ini ada persoalan tidak sinkronan dalam penempatan lokasi pembangunan menurut masyarakat, namun menurut dinas itu sudah tercantum dalam perencanaan tahun sebelumnya. Ini mungkin jadi pekerjaan rumah juga, ketika membuat perencanaan harus dikaji dulu asas manfaatnya,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aang Budiana kepada Radar, Kamis (10/2/2022).
Kata Aang, ketika dikonfirmasi ke dinas terkait pekerjaan pembangunan yang dianggap masyarakat belum tuntas, sebenarnnya semuanya sudah selesai sesuai dengan perencanaan. “Karena dari dokumen perencanaan yang seharusnya pembangunan trotoar 200 meter menjadi 300 sekian meter yang sudah direalisasi, jadi ada kelebihan pembangunan,” ujar dia.
“Menurut dinas, ada kelebihan anggaran dan akhirnya dilanjutkan pembangunan tersebut karena ada pertimbangan. Jika tidak ditamatkan akan ada pembangunan yang terputus. Kalau volume sesuai perencanaan tidak akan terkoneksi, tetapi mereka mempertanggungjawabkan jumlah meter dalam perencanaan. Kalau tidak sesuai dengan kualitas kami akan awasi,” kata dia.
Menurut dia, jelas secara perencanaan tidak boleh menambahkan pembangunan dari sesuai perencanaan, walaupun ada manfaatnya. “Karena asumsi kami dikhawatirkan akan mengurangi kualitas. Walaupun dinas menjamin kualitas tidak mengurangi spesifikasi dari perencanaan,” ujar dia, menjelaskan.
Maka dari itu, kata dia, dalam waktu dekat ini DPRD akan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan melihat kondisi pembangunan trotoar yang menjadi polemik. “Bahkan akan kita kumpulkan dinas sama pelaksana atau pihak ketiganya,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Haris Somantri menambahkan, sebetulnya sejak awal sudah mengingatkan kepada dinas bahwa pembangunan ini harus dimulai dari perencanaan, artinya harus maksimal dalam perencanaan. Dengan kejadian seperti itu, setelah adanya masukan terkait pembangunan yang dianggap masyarakat belum selesai.
“Persolan tuntas dan belumnya sudah dijawab, kami sebagai fungsi pengawasan akan monitoring ke lapangan untuk mengetahui sejauh mana pembangunan tersebut. Artinya kami akan melihat kualitas pembangunan trotoar yang anggarannya ada kelebihan dan dilakukan penambahan volume,” kata dia, menambahkan. (yfi)