radartasik.com, CIHIDEUNG — Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), konsen memberdayakan masyarakat. Berbagai program kegiatan di dinas-dinas dikonsentrasikan untuk menekan angka kemiskinan.
Hal itu ditegaskan usai kick off meeting Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Yusuf yang di akhir tahun ini menuntaskan periode jabatan, menargetkan angka kemiskinan bisa ditekan secara optimal.
Menurutnya, sejak ia menjabat bersama H Budi Budiman, Pemkot Tasikmalaya kontan merealisasikan janji politik. Dimana setiap satu tahun menurunkan satu persen angka kemiskinan. Sayangnya, di Tahun 2020 lalu, semua daerah terdampak penyebaran Covid-19 yang berimbas terhadap masifnya warga miskin baru dan pengangguran yang cukup signifikan.
“Maka kita revisi RPJMD itu terakhir 12,9 persen dari target awal 2022 itu 9 persen, namun kami harap bisa melebihi itu supaya tidak hanya sisi indeks persentasi saja yang angka kemiskinannya menurun tetapi warga benar-benar diberdayakan dengan program-program pemerintah,” tuturnya.
Di sisi lain, Yusuf mengungkit lonjakan signifikan di Tahun 2007 ke 2008, dimana angka kemiskinan Kota Resik anjlok signifikan menjadi 26 persen.
Ia menginstruksikan Bappelitbangda untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) berkaitan parameter atau penghitungan riil dari kenaikan drastis itu. “Kita ingin tahu lonjakan kala itu penyebab utamanya apa, harus ada penjelasan konkret dengan dukungan data yang akurat. Barangkali di tahun ini bisa menjadi landasan kita untuk menekan angka kemiskinan secara signifikan,” harap Yusuf.
Strategi lainnya, ia akan mengerahkan seluruh OPD mengeroyok sejumlah kegiatan dalam mengejar penurunan kemiskinan secara signifikan. Menggulirkan program-program bersifat pemberdayaan, agar kemiskinan semakin kecil.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim SH mengakui dampak Covid-19 signifikan mengatrol angka kemiskinan. Ia mendorong strategi Pemkot dalam memulihkan kondisi daerah, dengan mengedepankan program bersifat pemberdayaan.
Selain itu, menginventarisasi program yang dianggap kurang tepat guna atau tepat sasaran, sehingga tidak menyia-nyiakan anggaran yang bakal digelontorkan. “Kuncinya bahwa Pemkot konsen di sektor ekonomi. Penanggulangan kemiskinan jangan disibukan rapat koordinasi. Pandemi ini, kita semua memaklumi karena kondisi, tetapi diharapkan Pemkot ada action plan yang matang dan eksekusi di lapangan serius,” tegas Aslim. (igi)