radartasik.com, PURBARATU — Wakil rakyat di DPRD Kota Tasikmalaya mendesak pihak-pihak yang terlibat dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lebih profesional. Menyikapi adanya temuan komoditas tak layak konsumsi yang mencuat belakangan ini.
Hal itu ditegaskan usai mereka mengecek ke sejumlah titik e-warong dalam mendistribusikan bantuan tersebut ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menurut dia, selain ditemukan beras berwarna kuning, juga ada beras yang di dalamnya terdapat belatung.
Jelas tidak layak dan wajar apabila ditolak penerima manfaat, lantaran bantuan yang sejatinya untuk meringankan bisa berisiko meracuni.
“Namun tadi kita cek benar, sudah diretur dan pihak supplier mengganti dengan beras yang biasanya.
Ternyata betul, isu di media massa, media sosial, fakta di lapangan terjadi seperti itu. Banyak yang tidak layak,” tegas politisi PKS tersebut.
Sementara di Kecamatan Indihiang, ditemukan adanya keluhan akan kualitas komoditas pangan berupa ayam. Ditaksir sudah tidak layak apalagi setelah dicek, terkandung 17 jenis bakteri yang membahayakan ketika dikonsumsi.
Dia menekankan supplier atau penyedia komoditas pangan yang memenuhi kebutuhan e-warong harus yang profesional. Supaya ke depan tidak terjadi lagi fenomena komoditas pangan tidak layak diterima KPM.
“Kita sudah sering sekali mendengar itu, seolah tidak ada solusi konkret. Maka, kita mendesak dengan tegas, apabila penyedia komoditasnya tidak qualified atau berisiko seperti kemarin, ditinjau lagi. supaya ke depan tidak ada lah keluhan warga kecil tentang bantuan yang ia terima,” keluhnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Ahmad Junaedi Sakan mengakui kondisi tersebut menuntut pihak pendamping program stakeholder di wilayah. Melakukan pengawasan dengan ekstra ketat. Termasuk, bagi e-warong didesak memilih penyedia komoditas yang bonafit, profesional dan bertanggungjawab. “Jadi tolong ini bantuan berupa program yang tujuannya baik. Meringankan beban publik terutama kalangan kecil, jangan orientasi keuntungan saja dan kesampingkan kualitas, tetapi harus disadari ini program warga kurang mampu yang tujuan baik dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin,” beber politisi PKB itu.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Hendra Budiman mengakui sedari awal pihaknya sudah menekankan baik Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) proaktif dalam mengawasi proses pendistribusian dan quality control setiap bahan komoditas yang akan diterima KPM.
“Meski secara kewenangan kita tidak bisa direct mengintervensi akan komoditas, jenis atau beragam hal berkaitan itu. Tetapi kita sudah tegaskan dari awal, ketika barang yang diterima KPM tidak layak, tolak saja. TKSK fasilitasi itu, supaya diganti oleh e-warong dengan komoditas yang layak,” tegas Hendra.
Pengembalian dilakukan mengingat kualitas beras yang dirasa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kurang layak, dan akhirnya bantuan yang baru diterima itu diminta untuk diganti kualitas lebih baik. “Kita minta perbaikan soal kontrol semacam ini, perlunya agen yang jelas dan bonafit dalam menangani penyediaan komoditas BPNT,” tegas Muslim saat menghubungi Radar, Minggu (2/1/2021).
Kategori :