Arip menyebut Disdik selama ini cenderung mewarisi budaya yang terbangun turun-temurun bertahun-tahun lamanya. Kehadiran kepala dinas perempuan yang notabene cenderung lebih tertib dan detail menuntut aparatur di internal menerjemahkan instruksi dan arahan dengan cermat. ”Maka kami harap stakeholder bisa memberikan supporting, input bagi eksekutif khususnya kepala dinas pendidikan. Supaya kebijakan atau program yang direalisasikan benar-benar menjawab persoalan atau problem yang ada. Kuncinya perlu sinergitas aparatur di internal serta dukungan pihak terkait,” kata Presidium KAHMI Kota Tasikmalaya itu.
Pihaknya juga menyarankan dalam kerangka penyusunan program yang akan digulirkan bisa dikaji dari hasil komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder. Melalui focus discussion atau bentuk lainnya agar program yang akan direalisasikan merupakan solusi yang dibutuhkan. ”Memang ada prosesnya, pendidikan itu dinamis, kemudian perkembangannya juga begitu cepat, maka stakeholder mesti beri masukan tetbaik agar solusi yang ditawarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan nanti, merupakan treatment tepat. Namun dalam kerangka itu, perlunya komunikasi antarpihak terkait yang ditindaklanjuti melalui kajian serta diskusi,” ujarnya.
Arip menambahkan, sejatinya problem yang dihadapi para tenaga pendidik hari ini, salah satunya kesiapan para guru untuk melek teknologi informasi yang menjadi tuntutan mengimbangi proses pembelajaran, dan ketertarikan para siswa di zaman modern. Dia berharap persoalan-persoalan semacam itu yang menjadi program prioritas untuk dicarikan solusi melalui intervensi dinas. ”Otomatis dalam mewujudkan itu mesti dibangun sinergitas dan komunikasi baik serta koordinasi aktif, semata untuk memajukan pendidikan di daerah,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Kelompok Kerja Guru (FKKKG) Kota Tasikmalaya Dadad SPd berharap besar Disdik saat ini bisa memberikan perhatian dan arahan terhadap FKKKG agar memiliki kesamaan visi. Salah satu kebutuhan forum tersebut adalah anggaran untuk menjalankan program. ”Sekarang ini baru sebatas menerima mandat-mandat, belum ada komunikasi lebih jauh (soal anggaran, Red) untuk program FKKKG. Ketika dibantu tersebut, FKKKG bisa produktif,” katanya. (riz/igi)