Radartasik.com — Kebijakan visa Inggris membuat Tiongkok meradang. Sebab, puluhan ribu warga Hongkong sudah mengajukan diri untuk bermukim di negeri Ratu Elizabeth II itu. Beijing menuding London tengah berusaha membuat penduduk Hongkong menjadi warga kelas dua dengan skema visa British National Overseas (BNO).
Jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menyebut hal itu sebagai pelanggaran mencolok dalam komitmen internasional Inggris. ”Inggris berupaya mengubah penduduk Hongkong menjadi warga kelas dua di negara tersebut dan menuai keuntungan dari (kebijakan) itu,” kritik Zhao, seperti dikutip The Guardian.
Pernyataan Zhao, tampaknya, merupakan tanggapan atas laporan Kantor Luar Negeri Inggris pada Selasa (14/12). Yakni, sudah ada 88 ribu warga Hongkong yang mengajukan visa untuk tinggal di Inggris lewat skema yang diluncurkan Januari lalu itu. Skema visa BNO adalah respons Inggris atas penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hongkong. UU tersebut dianggap memberangus perbedaan politik dan demokrasi. Versi Tiongkok dan pemerintah Hongkong, itu adalah cara mereka untuk menegakkan aturan.
Inggris memiliki tujuh jenis kewarganegaraan. Salah satunya BNO. Visa itu diperuntukkan warga Hongkong yang lahir di bekas koloni Inggris tersebut sebelum ia dikembalikan ke Tiongkok pada Juli 1997. Mereka memegang paspor Inggris dan berhak mendapat bantuan konsuler serta perlindungan dari pos diplomatik Inggris. Namun, mereka tidak punya hak otomatis untuk tinggal dan bekerja di Inggris. Mereka juga tidak dianggap sebagai warga negara Inggris oleh Uni Eropa (UE).
Kini, skema visa BNO diperluas. Orang-orang yang masuk BNO diberi hak untuk tinggal di Inggris selama 6 tahun, sambil mengajukan status kependudukan tetap di negara tersebut. Hal itu juga berlaku untuk anggota keluarga mereka.
Inggris memprediksi bakal ada 330 ribu warga Hongkong yang mengajukan visa tersebut dalam lima tahun. Di awal kebijakan itu dibuat, Tiongkok memperingatkan bahwa mereka tidak akan mengakui paspor BNO sebagai dokumen perjalanan resmi.
Zhao juga menuduh Inggris telah menyerang negaranya dengan laporan terbaru terkait situasi di Hongkong. Yakni, bahwa kebebasan dan hak penduduk Hongkong telah berkurang. ”Inggris terobsesi mengeluarkan laporan setengah tahunan untuk menyerang dan menodai Tiongkok serta ikut campur dalam urusan Hongkong karena bias ideologis,” tegasnya.
Di tengah sorotan dan kritik untuk Tiongkok, Rusia justru memberikan dukungan. Selama ini, Negara Beruang Merah memang menjadi sekutu Tiongkok. Rabu (15/12), Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan konferensi video dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Putin mengecam boikot diplomatik Olimpiade Musim Dingin Beijing yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya. Putin juga memastikan akan hadir dalam acara pembukaan.
”Sesuai kesepakatan, kami akan mengadakan pembicaraan dan berpartisipasi dalam upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin,” ujar Putin.
Selama pandemi, pemimpin Rusia itu jarang melakukan perjalanan ke luar negeri. Tercatat, dia hanya dua kali ke luar negeri. Yakni, ke Jenewa Juni lalu untuk bertemu Presiden AS Joe Biden dan ke New Delhi untuk menemui Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sisi lain, Xi tidak pernah meninggalkan Tiongkok sejak 2019.
Saat ini yang memastikan boikot adalah AS, Inggris, dan Australia. Sementara itu, Jepang menegaskan bahwa PM Fumio Kishida memastikan tidak akan hadir. Namun, tidak ada penjelasan apakah itu bentuk boikot atau tidak. Jepang juga tidak memaparkan apakah mereka akan mengirim pejabat tinggi ke acara tersebut. Yang jelas, Jepang merupakan sekutu dekat AS. (jpg)