Terkait Aksi Joget Tiktok yang Viral, Pimpinan Dewan Didorong Panggil Bupati Garut

radartasik.com, TAROGONG KIDUL — Beberapa fraksi di DPRD Kabupaten Garut meminta pimpinan DPRD memanggil Bupati Garut H Rudy Gunawan. Pemanggilan terkait aksi joget Tiktok yang viral di media sosial.

“Saya sudah meminta kepada ketua DPRD untuk memanggil bupati dan meminta penjelasan terkait video Tiktok itu,” ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Garut Dadang Sudrajat saat dihubungi wartawan, Selasa (7/12/2021).

Dadang menerangkan, keterangan dari bupati dirasa sangat diperlukan, karena video tiktok masih menjadi perbincangan di masyarakat. “Supaya kita tidak terus bicara Tiktok, tapi bicara substansi apa yang harus dilakukan pemda menangani bencana. Kita rumuskan segera di musim hujan ini agar tidak terjadi lagi bencana dan jika ada bencana, sudah siap menghadapinya, tidak seperti saat ini,” terangnya.

Dadang mengaku sudah melempar wacana ini di jajaran ketua-ketua fraksi di DPRD Garut. Namun, menurutnya, kewenangan untuk memanggil bupati ada di unsur pimpinan DPRD Garut.

“Saya sudah meminta teman-teman ketua fraksi yang punya perwakilan di unsur pimpinan bisa meminta pimpinan memanggil bupati,” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Garut, Deden Sopian. Menurut dia, tindakan yang dilakukan bupati tidak tepat dalam situasi saat ini.

Maka dari itu, dirinya akan merekomendasikan pimpinan DPRD segera menggelar rapat pimpinan untuk menyikapinya. “Saya usulkan ke pimpinan DPRD untuk rapim, dibahas untuk mengambil sikap, keputusan di DPRD harus berdasarkan rapim,” jelasnya.

Permintaan pemanggilan bupati juga disampaikan Ketua DPC PDIP Yudha Pudja Turnawan yang juga anggota DPRD Garut. Menurutnya, perginya bupati keluar kota di masa tanggap darurat bencana sangat menyulitkan penanganan bencana.

“Bupati nganggap sepele, padahal disposisinya penting. Karena pengajuan anggaran penanganan bencana dari BPBD, Dinsos, Perkim ke DPKAD harus disposisi bupati dulu,” katanya.

Yudha juga menyesalkan pernyataan bupati yang menganggap isu video joget Tiktoknya dipolitisasi. Yudha mengaku merasakan betul sulitnya mengurus korban bencana banjir bandang ketika bupati tidak ada di tempat.

“Saya turun langsung ke lapangan, ada warga yang rumahnya rusak di Kampung Cileles dan Cikiruh Desa Cintamanik tidak terdata untuk dapat bantuan. Saya minta dimasukan ke data penerima bantuan, tapi sudah tidak bisa karena disposisi bupati sudah keluar. Solusinya bikin lagi disposisi, tapi bupatinya diluar kota,” terangnya.

Yudha menegaskan, kritikannya kepada bupati tidak dalam konteks politisasi. “Kita bicara etika, dia itu bupati yang disposisinya untuk pencairan BTT. Kondisi sekarang, pipanisasi saja belum semua terakomodir, hari ini bupati sudah diluar kota lagi, sudah ke Surabaya,” katanya.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Garut Aji Kurnia mengaku prihatin dengan video joget Tiktok bupati. Menurutnya, hal tersebut kurang pantas. “Bukan hanya menyorot soal videonya saja, ada hal-hal urgen yang perlu dijelaskan bupati seperti penanganan bencana,” katanya.

Ketua Fraksi PPP DPRD Garut Ayi Suryana mengakui video joget Tiktok bupati tidak tepat dan muncul di momen yang tidak tepat. Namun, bupati juga sudah meminta maaf atas menyebarnya video tersebut.

“Sikap kita nunggu rapim (rapat pimpinan), ketika ada desakan dari ketua fraksi (memanggil bupati), mungkin ada rapim, kalau tidak ada rapim, baru kita bersikap,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Hamzah Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Garut Hamzah melihat video joget Tiktok bupati masih dalam batas kewajaran, apalagi saat ini banyak pejabat-pejabat publik yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. “Tidak ada norma hukum yang dilanggar juga,” katanya.