radartasik.com, BUNGURSARI — Refocusing bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak berdampak pada pembangunan infrastruktur. Pasalnya, bankeu yang mengalami penyesuaian hampir semuanya di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Asep Goparulloh yang mengatakan bahwa refocusing tersebut tidak bisa dihindari. Semuanya pun mengetahui dampak pandemi terhadap keuangan pemerintah. “Memang semua daerah juga mengalaminya,” ungkapnya kepada Radar, Senin (25/10/2021).
“Jadi yang ada penyesuaian itu di Dinas PUTR, hampir di semua bidang,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi Jabar, kata dia, sudah menetapkan kebijakan tersebut, tinggal menunggu Pergub ditandatangani. Meskipun demikian, Pemkot masih melakukan upaya komunikasi lebih lanjut dengan pihak provinsi. “Tinggal menunggu Pergub-nya, tapi kami masih tetap upayakan komunikasi dengan provinsi terkait penyesuaian ini,” katanya.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Enan Suherlan mengatakan infrastruktur bukan hal yang bisa disepelekan. Karena hasil dari pekerjaan itu juga dibutuhkan oleh masyarakat. “Pembangunan infrastruktur itu kan untuk kepentingan umum,” ucapnya.
Terlebih beberapa pekerjaan di Dinas PUTR saat ini sedang berjalan. Akan menjadi preseden buruk ketika pekerjaan itu tidak dirampungkan atau bahkan mangkrak. “Tentu akan mengganggu baik secara pemanfaatannya juga estetika,” katanya.
Pemkot juga harus memastikan pola refocusing yang dilakukan oleh Pemprov. Karena sejauh ini pihaknya belum mendapat kejelasan bagaimana kajian provinsi dalam menyesuaikan bankeu tersebut.
“Apa semua daerah penyesuaiannya sama, apa dengan persentase, atau malah Kota Tasik paling banyak kena refocusingnya kan harus jelas,” katanya.
Pihaknya pun meminta Pemkot untuk menyiapkan strategi baru dalam menyiasati pengurangan bankeu tersebut. Supaya setidaknya pekerjaan yang sedang berjalan bisa dirampungkan. “Tentunya Pemkot harus melakukan sesuatu untuk mencari solusinya,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekda Kota Tasikmalaya Drs H Ivan Dicksan mengatakan bankeu Provinsi Jabar untuk Kota Tasikmalaya sejumlah Rp 452 miliar. Akibat refocusing, nilainya berkurang menjadi Rp 282,7 miliar.
“Berdasarkan hasil pengecekan ke desk Pemprov Jabar, sekitar 169,3 miliar anggaran Kota Tasik di-refocusing,” ungkapnya kepada Radar, Minggu (24/10/2021).
Rencananya, lanjut H Ivan, Pemkot akan melakukan komunikasi dengan Pemprov pada Senin (25/10/2021). Tujuannya, supaya bankeu yang di-refocusing bisa lebih ditekan, khususnya untuk pekerjaan yang sedang berjalan. “Bila memungkinkan, anggaran yang di-refocusing tidak sebesar itu,” katanya.
Pada prinsipnya, kata Ivan, dirinya memahami kondisi keuangan saat ini baik di semua pemerintah kota, kabupaten termasuk provinsi sedang tidak stabil. Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak terjadi pandemi Covid-19 mengalami penurunan. “Mau tidak mau berdampak terhadap kemampuan belanja,” ucapnya.
Pemkot Tasikmalaya sendiri, sambung Ivan, sudah melakukan rapat pembahasan soal pengurangan bankeu tersebut. Pertemuan tersebut dipimpin Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf.
Selain itu, jika kebijakan Pemprov tersebut memang sudah final. Maka Pemkot Tasikmalaya akan mengaji ulang penganggaran. Supaya bankeu untuk pekerjaan yang sedang berjalan tidak terkena dampak. “Agar kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan bisa dibayar, minimal sampai dengan proses saat ini,” katanya. (rga)