radartasik.com, INDIHIANG — Rentannya server Pemerintah Kota Tasikmalaya dari serangan virus maupun malware, menimbulkan rasa heran dari wakil rakyat. Mengingat, selama perAjalanan pengAadaan yang dilakukan ekseAkutif alokasi yang dikucurkan dalam rencana mewujudkan konsep smart city tidaklah sedikit.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat menceritakan pada keAAsempatan rapat kerja beAberapa waktu lalu deAngan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), keAkurangan piAhak dinas daAAlam mengAopAtimalkan saArana dan prasarana yang ada berkaitan digitalisasi peAmerintahan, dari sumber daAya manusia (SDM).
”Ya memang kelihatannya juga SDM, di sana selain banyak yang tidak linier dengan jobdesk, kemudian yang jadi pertanyaan anggaran untuk smart city selama ini yang begitu besar itu dipakai apa saja, ketika server saja masih riskan dan rentan dibajak,” papar Anang kepada Radar, Rabu (6/10/2021).
Menurut dia, beberapa periode terakhir, nyaris setiap tahun belanja untuk pemenuhan smart city terus dialokasikan. Terutama ketika Kominfo masih berbentuk bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Setelah menjadi dinas tersendiri, alokasi cenderung tidak terlalu menonjol tetapi masih tetap ada muatan belanja-belanja dalam mendukung konsep smart city.
”Kalau mau dirunut, dari tahun ke tahun sejak digaungkan smart city sudah kuras berapa miliar. Relevansinya dengan kinerja pemerintah saya kira belum terasa smart,” keluh poltisi Demokrat tersebut.
“Kita bisa lihat belanja ATK, belanja rutin lainnya belum efektif dan efisien, sama saja dengan konvensional. Harusnya kalau platform sudah migrasi ke digital dengan bangunan konsep smart city yang dicicil anggarannya setiap tahun, sudah ada dong manfaatnya misal paperless, belanja ATK dinas-dinas ada penurunan,” analisisnya melanjutkan.
Adapun pengadaan command center yang rencananya akan digarap tahun ini, Anang tidak mAeAmungkiri itu tidak masuk dalam APBD Kota Tasikmalaya. Itu dianggarkan sebagai salah satu program prioritas dari Provinsi Jawa Barat, dengan menyediakan perangkat untuk ruang kontrol kepala daerah dalam mengawasi beragam hal.
“Sementara anggaran interior dan dekorasi ruangannya saja yang katanya masuk APBD. Nah, itu kan jelas ada bentuknya ada wujudnya, kalau selama ini alokasi smart city dipakai apa saja kita juga belum merasakan efeknya,” keluh Anang.
Seperti yang diungkapkan Pengelola Jaringan Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya Arief R Budiman. Pekan lalu timnya baru tuntas membersihkan malware yang membuat server Diskominfo dimanfaatkan untuk pendulang bitcoin oleh pihak tertentu yang berasal dari Belanda.
Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Ajat Sudrajat mengakui SDM dan sarana prasarana di dinas tersebut perlu diperhatikan. Supaya pengelolaan data, teknologi dan kemanfaatan sarana yang ada bisa optimal sesuai kebutuhan dan tidak cenderung menghamburkan anggaran.
“Masih untung server yang diretas hanya untuk kepentingan mereka mencari keuntungan, kalau mengambil dan mengakses data rahasia negara atau daerah kan jadi persoalan serius,” tegasnya.
Ia menyarankan selain perlunya meningkatkan kualitas SDM di dinas tersebut, perlunya peningkatan kesadaran para pegawai di internal dalam bertanggungjawab akan jobdesk masing-masing.
“Intinya itu, personal dan responsibility mereka dalam bertugas, selain sarana yang memang harus memadai. Tapi kalau kita runut, memang selama ini kan sudah besar alokasi pemerintah belanja kebutuhan IT itu,” ungkap Ketua Fraksi PPP tersebut.
Sebelumnya diberitakan, server yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tasikmalaya pun diserang pihak tertentu yang memanfaatkan ruang kapasitas data pemerintah untuk kepentingan pribadi.
Pihaknya terbilang lambat mengetahui hal tersebut, setelah adanya notifikasi dari badan resmi bahwasanya aktivitas server Pemkot digunakan secara intens dengan tingkat kesibukan yang tinggi dan mencurigakan.
Kategori :