RADARTASIK, TASIKMALAYA - Jalan rusak di Desa Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras hingga kini tak kunjung diperbaiki. Padahal, jalan berstatus milik Kabupaten Tasikmalaya tersebut telah banyak memakan korban.
Kepala Desa Mandalamekar Alfie Akhmad Sa’dan Hariri SE, SH MH mengatakan, saat audiensi di Gedung DPRD beberapa bulan lalu, sudah memohon agar jalan di Desa Mandalamekar segera diperbaiki. “Semasa saya menjabat kepala desa, kepala Bidang Jalan yang menangani perbaikan jalan beberapa kali diganti. Padahal, kepala bidang, sekretaris dinas, dan kepala dinas terkait yang dulu menjabat, mengatakan ada perbaikan untuk jalan di Desa Mandalamekar. Namun, sekarang tiba-tiba kepala Bidang Jalan yang baru menjabat saat ini berkata lain,” ujarnya kepada Radar, Selasa (17/5/2022).
Alfie mengungkapkan, jawaban kabid jalan yang baru saat ditemui di kantor dinas itu, bahasanya “kuncinya ada di bupati”. Namun, ketika audiensi bersama dewan, pembahasannya malah normatif. Jadi, apa yang disampaikannya ketika di kantor dinas dan di gedung dewan itu berbeda.
Alfie mengaku, sekarang belum mengetahui mau seperti apa teknisnya. Apakah mulainya dari Lengkongbarang (Cikatomas) dulu, setengah-setengah atau dari pasir gintung dulu (Jatiwaras) titik perbaikan jalannya. “Berdasarkan informasi yang didapat, anggaran perbaikan jalan penghubung dua desa dan dua kecamatan itu sebesar Rp 5,2 Miliar. Dengan panjang jalan yang akan diperbaiki sepanjang 1,7 km. Seharusnya, jika sesuai judul, untuk perbaikan jalan adalah Pasirgintung-Lengkongbarang. Maka, titik perbaikan di mulai dari Pasirgintung dulu. Namun, jika diperbaikinya hanya dari Lengkongbarang saja tidak menghiraukan jalan rusak parah dari Pasirgintung, maka masyarakat akan melakukan gerakan ke kantor dinas terkait,” ujar dia, menjelaskan.
BACA JUGA: Tak Hanya Luka Gorok di Leher, Kedua Kaki Janda di Pagerageung Terikat Lakban
“Jadi sampai saat ini kami masih menunggu, kalau misalnya sudah dimulai dan diperbaikinya dari sana (Lengkongbarang) dulu, maka warga sepakat akan mengadakan gerakan ke kantor dinas terkait. Sebab, dulu ada anggaran sebesar kurang lebih Rp 600 jutaan sudah disiapkan untuk perbaikan jalan di Desa Mandalamekar, namun malah direalisasi di Tanjung Barang juga,” ucapnya menegaskan.
Kata dia, sambil menunggu adanya perbaikan oleh pemerintah daerah, setiap dua bulan sekali, pemerintah desa bersama masyarakat setempat, sejumlah pengusaha truk, urunan untuk membeli semen. Hasil swadaya tersebut terkumpul 40 sak semen, bahkan ada yang memberikan pasir, batu split hingga brangkal.
“Ini merupakan jalan Kabupaten Tasikmalaya. Oleh sebab itu, Alfie memohon kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui dinas terkait agar tersentuh dengan apa yang telah masyarakat korbankan untuk perbaikan jalan yang selama ini tidak kunjung diperbaiki,” ujar dia.
Lanjut dia, kurang lebih sepanjang 3,5 km jalan rusak yang ada di Desa Mandalamekar. Belum dengan Desa tetangga, yakni Desa Mandalahurip. “Jadi bisa mencapai 7 km lebih yang saat ini kondisinya rusak dan perlu perbaikan. Makanya kami meminta aroma politiknya jangan terlalu kental. Jika sudah jadi, jangan melihat itu mendukung atau tidak. Melainkan yang dilihat harusnya skala prioritas separah apa dan bagaimana upaya keseriusan warganya,” ujar dia, menjelaskan.
BACA JUGA: Janda, Korban Pembunuhan di Pagerageung, Tasikmalaya Tinggal Bersama Keponakannya
“Sudah ada beberapa orang yang melakukan pendekatan, meminta agar tidak ada pergerakan lagi. Nanti akan ada di tahun 2023. Namun, itu tadak ada jaminan kepastian, Terus saja berjanji, tanpa ada realisasi,” katanya dengan nada kesal.
Dedi (52), warga Dusun Cinunjang mengatakan, kapan mau merasakan Indonesia merdeka, mengurus jalan yang katanya jalan kabupaten saja statusnya tapi diperbaiki sendiri. “Sok atuh ulah diaku-aku hungkul urus nagara teh,” ujar Dedi.
Enjen (35), warga Cinunjang lainnya mengungkapkan, jika jalan ini terus dibiarkan rusak dan tidak ada upaya perbaikan dari pemerintah, warga akan menanam pohon. Karena jalan ini sudah benar-benar tidak layak untuk dilalui kendaraan. “Kami minta bantuan ke bupati tidak didengar, apa harus meminta bantuan ke luar negeri,” pungkasnya. (obi)