radartasik.com, SINGAPARNA — Dinamika serta tantangan pada Pemilu 2024 mulai dipetakan melalui kegiatan Webinar KPU bersama organisasi kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat (Jabar) dan Kabupaten Tasikmalaya lewat zoom meeting.
Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin SP mengatakan, tantangan menurut KPU dalam Pemilu 2024 nanti soal beban kerja penyelenggara, kedua terkait anggaran pemilu dan ketiga terkait jadwal yang belum pasti.
Pada intinya, tambah dia, KPU terus berupaya lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih termasuk demokrasi agar berjalan baik dan terus meningkat, termasuk di daerah.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya Nana Sumarna SE mengatakan, dalam dinamika demorkasi, kekhawatiran demokrasi telah menjadi topik pembicaraan global, beberapa analis dan pemimpin politik mencari solusi bagi generasinya untuk menyelamatkan masa depan demokrasi.
Adanya rasa tidak puas di masyarakat, kata dia, disebabkan kekecewaan publik terhadap proses demokrasi yang menimbulkan ketimpangan, baik di sektor politik maupun ekonomi.
“Kesenjangan menjadi pemicu lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa dengan pemerintah dan beralih pada tokoh-tokoh populis yang cenderung anti demokrasi itu dipercaya membawa ide-ide kemakmuran bagi rakyat,” ujar dia.
Fungsi dan kinerja pemerintah 7,50, partisipasi politik 6,11, budaya politik 4,38 dan kebebasan sipil 5,59, maka dari itu topik keresahan utama bagi millenial setelah pandemi global, prospek ekonomi gen milenial dan gen Z tetap suram.
Menurut dia, skor demokrasi di Indonesia menunjukkan angka terendah dalam 14 tahun terakhir dan menduduki peringkat ke-64 di dunia dengan skor 6,3. Indikator di dalamnya meliputi proses pemilu dan pluralisme skor 7,92.
Dengan tingkat pengangguran muda tinggi, efek dari resesi terkait Covid-19 kemungkinan akan dirasakan pada dekade berikutnya, sehingga kesenjangan ekonomi, pendapatan dan kesejahteraan menjadi topik utama mereka untuk mengkritik efektivitas demokrasi dalam menjalankan pemerintahan.
“Kesiapan dan kompleksitas tantangan Pemilu 2024, meskipun pemilu akan berlangsung 2,5 tahun lagi, penyelenggara pemilu harus mulai memetakan tantangan agar kualitas penylenggara pemilu bisa ditingkatkan,” ungkap dia.
Pengamat Sosial Politik dan Pemerintahan Asep M Tamam menambahkan, tantangan dan dinamika pemilu 2024 harus sudah terpetakan dan bisa menjadi bahan untuk perbaikan bagi pelaksanaan.
“Kami mewakili masyarakat berharap tingkat partisipasi pemilih bisa sebanding dengan meningkatnya tingkat demokrasi dalam setiap even politik, termasuk pada Pemilu 2024 yang akan datang,” ungkap dia. (dik)