radartasik.com, BUNGURSARI — Mal Pelayanan Publik (MPP) di kompleks Bale Kota Tasikmalaya akan segera berjalan optimal. Pemkot Tasikmalaya kini tengah melakukan uji coba sistem dan jaringan mal tersebut dalam upaya percepatan pelayanan perizinan bagi masyarakat.
Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf menyebut inovasi daerah terutama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memerlukan komitmen kuat di setiap stakeholder yang terlibat di mal tersebut. Supaya percepatan akses perizinan benar-benar terwujud, meski saat ini operasional MPP masih terkendala hal teknis.
Saat ini, lanjut Yusuf, baru sekitar 18 konter pelayanan yang sudah masuk dan diuji coba di MPP. Ke depan akan bertambah beberapa konter layanan lain, yang rencananya dibuka di basement mal lantaran terbatasnya ruang.
“Kami akan optimalkan layanan perizinan yang ada ini seefektif mungkin. Lebih cepat selesai, lebih baik. Di sini nanti warga bisa buat perizinan apapun termasuk mengurus KTP, izin usaha dan lain-lain, supaya tidak ada hambatan, semua kita persiapan dan evaluasi secara intens,” papar Yusuf.
Kepala DPMPTSP Kota Tasikmalaya Hadi Riaddy menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan uji coba, agar MPP beroperasi seoptimal mungkin. Diharapkan hadirnya MPP turut memperbaiki semua pelayanan masyarakat di Kota Resik, dan optimis hadirnya mal tersebut pelayanan perizinan lebih baik, cepat, mudah dan murah. “Kemudian tempatnya nyaman dan menambah kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini terselenggara dengan baik,” harapnya.
Pihaknya menarget layanan pajak kendaraan dari Samsat serta pengurusan SIM dari Kepolisian bisa dihadirkan di MPP. Tinggal menyiapkan memorandum of understanding (MoU), supaya masyarakat yang datang ke bale kota bisa tuntas beragam urusannya.
“BPJS Ketenagakerjaan juga kan sudah ada, supaya warga tidak sulit lagi urus administrasi perizinan,” harapnya.
“Kita juga siapkan di sini angket survei terkait pelayanan yang diberikan, itu menjadi masukan dan bahan kajian kami untuk terus dibenahi layanannya. Kalau tak puas, persentase rendah kita terus tingkatkan dan benahi, sebab ini jadi percontohan kami dalam berinovasi pelayanan kepada masyarakat,” sambungnya berkomitmen.
Menurutnya, masyarakat cukup datang ke mal, kemudian petugas akan membantu mengarahkan layanan apa yang akan diakses. Ia bertekad MPP menjadi one stop service dalam memudahkan segala urusan administrasi yang dibutuhkan masyarakat.
“Kami harap tidak perlu ke dinas mana, kantor mana, kecuali perizinan bersifat khusus seperti memohon izin yang membutuhkan pembahasan. Tetapi, pengurusan administrasi sederhana, berisiko rendah bisa langsung selesai di sini,” kata Hadi.
Pejabat penyuka motor besar itu menambahkan ketika pelayanan perizinan mendirikan bangunan di dinasnya memiliki standar operasional prosedur (SOP) 14 hari kerja, terhitung saat berkas diterima petugas dengan lengkap dan benar. Hadirnya mal ini, dipercepat menjadi 7 hari saja.
“Buat apa ada mal (MPP) kalau pelayanan tidak ada perubahan, setelah ada mal ini saat berkas lengkap dan benar, urus IMB dipercepat menjadi 7 hari saja,” ungkapnya. (igi)