Pemkab Ciamis Dinilai Tak Transparan Soal Penggunaan Anggaran, HMI Bakal Demo

radartasik.com, CIAMIS — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Ciamis akan menggelar aksi terkait transfaransi dan mempertanyakan kurang efektifnya realisasi anggaran tahun ini dan penanganan pandemi Covid-19.

“Ya rencannya besok (hari ini, Red) kami akan melakukan aksi demo ke Pendopo Ciamis terkait berbagai hal, mulai dari otonomi daerah, penanganan pandemi Covid-19 dan realisasi anggaran,” ujar Ketua HMI Kabupaten Ciamis Dede Aos Firdaus kepada Radar, Selasa (31/8/2021).

Kata Aos, aksi ini akan menyoroti angaran keseluruhan di Ciamis, termasuk masalah anggaran perjalan dinas Rp 45 miliar. “Itu salah satu yang akan kami pertanyakan saat demo dan yang lainnya,” paparnya.

Kata dia, aksi yang akan digelar pada Rabu (1/9/2021) ini akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Maka dari itu, para peserta aksi sudah disiapkan untuk menggunakan masker.

Sebelumnya, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Ciamis Ilham Nur Suryana mengatakan, dalam proses formulasi kebijakan anggaran di masa pandemi, pemerintah daerah dihadapkan pada dua sisi.

Di satu sisi punya keleluasaan untuk me-refocusing, di sisi lain pemerintah dihadapkan dengan prosedur administrasi pengelolaan keuangan negara yang sangat rumit. “Dalam hal ini daya inovasi pemerintah daerah betul-betul harus diuji, sehingga refocusing anggaran yang dilakukan benar-benar efektif dan efisien,” ujarnya kepada Radar, Jumat (27/8/2021).

Kata dia, APBD merupakan otoritas pengendalian arah kebijakan daerah dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik serta mempertahankan pendapatan fiskal daerah.

“Setelah kami melakukan pengamatan dan analisis terhadap dokumen realisasi anggaran penaganan Covid-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021. Pendekatan analasis yang kami gunakan di antaranya, pendekatan analisi tren, pendekatan analisis per-komponen dan pendekatan analisis kepatuhan hukum,” kata dia, menjelaskan.

Menurut dia, berdasarkan beberapa pendekatan analisis tersebut, anggaran penanganan Covid-19 pada sektor belanja penanganan dampak kesehatan di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan. Mengingat tahun 2020, realisasi penanganan Covid-19 pada sektor kesehatan mencapai Rp 27.566.449.729 dari total anggaran Rp 140.621.141.688. Sedangkan tahun 2021 ditaksir sejumlah Rp 240 miliar lebih anggaran yang disiapkan.

“Kami lihat realisasi penanganan Covid-19 di Ciamis pada tahun 2020 lebih kepada dampak ekonominya. Itu terbukti dari realisasi anggaran yang mencapai Rp 87.354.747.450, lebih besar ketimbang penaganan dampak kesehatan senilai Rp 27.566.449.729,” ujar dia, menjelaskan.

Secara detail, kata dia, pada penanganan dampak ekonomi lebih didominasi oleh pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana sesa melalui padat karya yang dikelola oleh DPMD senilai Rp 71.509.500.000.

Sementara itu, kata dia, pada tahun 2021 hanya dicantumkan dukungan belanja kesehatan. Artinya pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Ciamis belum efisien, karena masih ada belanja yang dianggap bukan menjadi prioritas dalam situasi sekarang.

“Misalnya kegiatan belanja tunjangan fungsional ASN pada Laporan APBD 2021 per-enam bulan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 26.165.427.388 dan tunjangan PNS jumlah anggaran sebesar Rp 25.179.957.388. Ada juga belanja alat tulis kantor sebesar Rp 5.318.972.380 dan belanja modal jalan kabupaten dengan jumlah anggaran sebesar Rp 165.012.454.200,” kata dia.

“Kemudian belanja perjalanan dinas dalam kota jumlah anggaran Rp 45.755.033.457 lebih besar ketimbang belanja modal alat kedokteran dan laboratorium dengan jumlah anggaran Rp 25.909.039.913,” ujarnya.

Dalam situasi pandemi seperti sekarang, kata dia, kebutuhan kesehatan dan ekonomi masyarakat menegah kebawah perlu diprioritaskan. Dalam rangka bersama-sama saling membantu untuk bisa mengatasi persoalan Covid-19 dan mengantisipasi ancaman krisisi ekonomi di kalangan masyarakat.(isr)