Wakil Bupati Klaim: Garut Layak Masuk Level 2

radartasik.com, TAROGONG KIDUL — Wakil Bupati Garut dr Helmi Budiman menilai Kabupaten Garut layak menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2. Hal itu dilihat dari angka kasus penularan, kesembuhan hingga kematian yang terus menurun.

“Kalau berdasarkan perhitungan kita (Satgas Covid-19) ini sudah masuk level 2. Minim-minimnya level 3 lah,” ujar Helmi kepada wartawan, Senin (9/8/2021).

Helmi menyebut penyebaran kasus positif harian di Kabupaten Garut juga turun drastis. Di bawah 50 kasus per harinya. Selain itu angka kematian pasien Covid-19 juga turun drastis.

“Sekarang level 4 karena angka kematian tinggi, sekarang dua minggu terakhir angka kematiannya sudah turun. diharapkan levelnya bisa turun,” katanya.

Meski adanya harapan turun ke level 2, tetapi untuk memutuskan hal tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Sekarang kita masih menunggu apakah ke level 2 atau bagaimana. keputusannya di pemerintah pusat,” terangnya.

Helmi menerangkan jika nanti turun ke level 2, maka pembelajaran tatap muka (PTM) akan segera dibuka, meski dibatasi hanya 25 persen. Selain itu, perekonomian juga akan mulai bangkit, karena tidak ada pembatasan lagi.

Terpisah, Bupati Garut H Rudy Gunawan mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung pelaksanaan PPKM dan patuh dalam penerapan protokol kesehatan. “Target kami masuk level 2 itu akhir Agustus ini, sehingga belajar tatap muka sudah bisa dilaksanakan,” terangnya.

Meski sudah mempunyai target, tetapi kembali lagi kepada masyarakat. Karena jika tidak ada dukungan dari masyarakat target ini tidak akan tercapai. “Kalau sikap masyarakatnya acuh dan tidak mematuhi prokes, ya susah untuk mencapai itu (level 2),” paparnya.

Rudy menambahkan untuk mencapai PPKM level 2, ada empat faktor yang menentukannya. Pertama bed occupancy rate (BOR) rendah, kasus positif di bawah 50 orang, kasus aktifnya terus menurun dan angka kematian yang terkendali. “Kalau melihat data kita sudah mencapai itu, tetapi keputusannya tergantung pemerintah pusat,” paparnya. (yna)