Ketua Dewan dan Nakes Kena Prank BPKAD Kota Tasik

radartasik.com, INDIHIANG — Musim prank yang santer belakangan ini, tidak hanya menimpa masyarakat saja. Sebelumnya para tenaga kesehatan (nakes) di Kota Tasikmalaya merasa kena prank atas pencairan insentif yang tak kunjung cair.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim SH pun mengaku mendapat kejadian serupa. Sebab persoalan insentif nakes yang cukup lama tertunggak itu, pada 24 Juli lalu dirinya sudah meminta Pemkot untuk segera merealisasikannya.

Saat itu, kata Aslim, dirinya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya menekankan supaya hak-hak para garda terdepan bisa dipenuhi sesegera mungkin.

“Saat itu, Pak Hanafi (Kepala BPKAD, Red) mengatakan bahwa uangnya sudah ada tinggal diproses dan dicairkan untuk tiga bulan. Namun, saya dengar di media, ternyata baru dua bulan yang dicairkan,” kata Aslim kepada Radar, Rabu (4/8/2021).

Menurut dia, realisasi itu kontan mengecewakan para nakes, begitu pun dirinya. Sebab, lanjut Aslim, mereka sudah bersabar lantaran pencairan haknya terhambat, kemudian saat realisasi pencairan jumlah yang dibayarkan tidak sesuai yang dijanjikan.

“Kan Pak Hanafi bilang itu (bayar tiga bulan, Red) juga tidak ke saya saja, pimpinannya juga diberitahu begitu. Maka kita kaget, ini sudah mengecewakan para nakes yang terus bekerja dengan penuh risiko selama penanganan Covid-19,” keluh dia.

Politisi Gerindra itu menuturkan pihaknya tidak diam ketika ada sejumlah keterlambatan realisasi baik kegiatan atau pembayaran hak-hak petugas yang telat dibayarkan. Eksekutif, kata Aslim, selalu diberi peringatan agar memprioritaskan realisasi honorarium mau pun insentif yang berhak diterima para petugas di lapangan.

”Saat itu saya tekankan tidak mau tahu, kalau sudah ada anggarannya di kas daerah ya secepatnya realisasikan. Bayangkan saja, mereka kerja dari kapan, dibayar baru kapan. Ini tolong diperhatikan terutama para tenaga kesehatan,” tuturnya.

Ia juga menyayangkan ketika realisasi itu dilaksanakan, eksekutif tidak ada pemberitahuan terhadapnya yang sejak jauh hari memonitor pelaksanaan belanja tenaga medis itu. Bahkan, lanjut dia, ia mengetahui dari media massa dengan nominal yang tidak sesuai janji Pemerintah Kota Tasikmalaya akhir bulan lalu.

“Tolong urusan teknis administratif itu selesaikan setertib mungkin, antisipatif, proaktif mengawalnya, ini urusan upah atas kinerja orang,” tegas Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama tersebut.

Aslim mengaku heran dengan Pemkot yang sejak awal tahun mengalami kejadian serupa. Dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami keterlambatan gaji, operasional dinas tersendat serta terakhir realisasi atas sejumlah kegiatan di akhir Tahun 2020 baru tuntas menjelang idul fitri.

“Ini seolah terulang lagi ya, kalau memang salah satu alasan tersendatnya karena kewenangan Plt Wali Kota terbatas ya harus ada antisipasi, misal ada rekomendasi ke Kemendagri untuk akselerasi hal-hal urjen agar tidak berulang-ulang seperti ini. Kerja ekstra, proaktif, jangan menunggu dan harus antisipatif,” harap Aslim.

Dia menambahkan urusan pencairan insentif nakes, secara nasional dimonitor pula pemerintah pusat. Bahkan, beberapa daerah sudah di-warning agar merealisasikan belanja kebutuhan Covid-19 yang salah satunya tenaga kesehatan itu diprioritaskan.

“Apalagi ada sanksi kan kalau yang realisasinya telat. Maka tolong diperhatikan urusan-urusan semacam ini agar lebih tertib, kita ketahui semua pihak sedang kesulitan lantaran pembatasan dan kondisi pandemi,” ujarnya.

Seperti diketahui, sebagian tenaga kesehatan (nakes) yang terlibat dalam penanganan Covid-19 mulai lega karena insentif sudah diterima sebagian. Namun yang diterima baru uang lelah untuk dua bulan saja.

Hal itu melenceng dari rencana Pemerintah Kota Tasikmalaya yang akan mendistribusikan insentif untuk tiga bulan Januari-Maret 2021. Namun Senin sore (3/8/2021) para tenaga kesehatan hanya menerima insentif untuk dua bulan.