RADARTASIK.COM, TASIK — Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya mengaku belum mengantongi data pasti terkait jumlah eksisting minimarket. Untuk itu, mereka berencana mengroscek faktual di lapangan merespons kegelisahan pedagang tradisional dan pengaduan masyarakat.
“Karena kita juga belum punya data ter-update terkait jumlah eksisting minimarket di lapangan. Kalau misalkan benar melebihi kuota dan banyak yang tidak mematuhi aturan main, silakan eksekutif tindaklanjuti,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya H Denny Romdoni kepada Radar, Kamis (17/6/2021).
Ia meminta Pemkot bisa menjembatani aspirasi masyarakat, di sisi lain masuknya investasi ke daerah pun tidak bisa ditolak.
“Memang investasi masuk itu bagus untuk kelangsungan perkembangan daerah, di sisi lain harus ikuti aturan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kadang kita kerap dengar laporan tapi tidak ada tindaklanjut tegas, mohon ini menjadi catatan bersama sebagai evaluasi melihat banyaknya pedagang kecil yang mengeluhkan,” papar politisi PDIP Perjuangan Kota Tasikmalaya tersebut.
Denny tidak menampik berkembangnya perekonomian ditandai dengan minimarket yang banyak berdiri di setiap kecamatan, membawa dampak positif. Seperti penyerapan tenaga kerja, income melalui berbagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk Corporate Social Responsibility (CSR) bagi warga sekitar toko modern tersebut.
“Namun, kalau bicara fair memang pajak-pajaknya tidak terlalu signifikan sih. Paling dari parkir kendaraan, karena biasanya minimarket sediakan parkir off the road yang dipungut pajak bukan retribusi. Termasuk juga mungkin mata pajak lain,” analisanya.
“Nah ini tinggal bagaimana Pemkot tegas jalankan aturan, Perwalkot pembatasan kuota kan mereka yang atur, ya tinggal dijalankan. Kalau melebihi kuota apalagi melabrak aturan dengan dekat pasar rakyat atau warung-warung kecil di sekitarnya, ya ditindak. Kan merugikan pedagang kita juga kasihan,” keluh Denny.
Dia meminta eksekutif menindaklanjuti tuntutan sejumlah perwakilan masyarakat yang belakangan menyampaikan kegelisahan terhadap DPRD. Sebab, secara kasat mata pun pihaknya menilai kondisi minimarket memang tumbuh subur di Kota Resik.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya H Murjani mengakui kontribusi positif keberadaan minimarket tentunya ada bagi daerah. Baik dari sisi pendapatan, pemberdayaan, dan juga kepedulian bagi warga sekitar tempat usaha tersebut.
“Namun, kalau bicara sisi untung rugi secara makro jelas kita lebih untung kalau minimarket lokal yang tumbuh. Kan tahu sendiri sistemnya, ketika minimarket berjaringan itu uang kita disetor ke pusat, artinya hanya segelintir orang menikmati itu, kalau lokal insya allah uang berputar ya di sini-sini juga,” paparnya.
Politisi Gerindra tersebut memahami, dewasa ini semua sektor tidak bisa menolak perubahan. Semula konvensional menjadi digital, semula tradisional menjadi modern. Maka, lanjut dia, Pemkot berkewajiban mengatrol daya saing usaha warga lokal yang semula hanya toko kelontongan berkembang menjadi modern. “Supaya mereka minimal bisa survive, apalagi bisa bersaing. Kalau dibiarkan ya akan lumpuh pelan-pelan,” keluhnya.
Dia meminta Dinas KUMKM Perindag bisa memonitor dengan serius tumbuh kembangnya minimarket jaringan dan lokal. Sebab, secara aturan sudah jelas kuota setiap klasifikasi wilayah dilakukan pembatasan. Tentunya, hal tersebut ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan dan analisa kajian dari berbagai aspek pertimbangan.
“Nah mohon yang melanggar misal melewati ambang batas kuota, itu jelas akan berdampak. Apalagi, berdiri tidak sesuai ketentuan yang diprediksi bisa menggerus lini usaha bidang sama namun berbeda platform, seperti warung kecil atau kios kelontongan,” paparnya.
“Persuasif saja, misal disegel dulu supaya memenuhi ketentuan. Kalau pun jelas tidak sesuai aturan ya ditindak karena akan berdampak,” sambung Murjani.
Dia mengakui daya tawar toko modern lebih memikat minat konsumen dari sisi ketetapan harga yang tercantum di rak barang. Ruangan toko modern cenderung lebih tertata rapi, bersih, nyaman dan aman.
Kategori :