Kota Tasikmalaya Pilih Jalur Sendiri, Sesuaikan Kebijakan Dedi Mulyadi dengan Kearifan Lokal

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Meski sejumlah kebijakan pendidikan dan sosial yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sempat ramai dibicarakan, Pemerintah Kota TASIKMALAYA memilih langkah berbeda. 

Alih-alih mengikuti seluruh instruksi provinsi, Pemkot menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial dan kearifan lokal daerah.

Salah satu kebijakan yang paling mencuri perhatian ialah aturan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB. 

Aturan itu sempat menuai pro dan kontra karena dianggap tidak cocok untuk semua wilayah. 

BACA JUGA:Motif Sakit Hati, Pria di Kota Tasikmalaya Bunuh Teman Sendiri Saat Nongkrong di Bekas Pasar Ikan Cieunteung

Namun, di Kota Tasikmalaya, sekolah tetap menerapkan jam masuk pukul 07.00 WIB, terutama untuk jenjang SD dan SMP.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Rojab Riswan Taufik menegaskan, daerah memiliki otonomi dalam menyesuaikan kebijakan pendidikan. 

“Kami lebih fokus pada program lokal seperti Tasik Pintar, yang menjadi implementasi visi Panca Waluya Wali Kota Tasikmalaya. Di situ sudah terkandung nilai kedisiplinan, religius, dan karakter yang kuat,” ujarnya, Selasa 28 Oktober 2025.

Menurut Rojab, program Tasik Pintar menjadi bukti bahwa Kota Tasikmalaya mengembangkan arah pendidikan berbasis nilai dan realitas sosial warganya. 

BACA JUGA:Cara Klaim Saldo DANA Gratis untuk Dapat Cuan Akhir Bulan

“Delapan profil lulusan kami mencakup aspek nalar kritis, religius, serta karakter cageur, bageur, singer, bener, pinter. Itu sudah sejalan dengan semangat pembentukan karakter yang dulu juga diusung Pak Gubernur,” tambahnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya, Azka Sudrajat, menilai langkah pemerintah kota sudah tepat dengan menyesuaikan kebijakan provinsi terhadap kebutuhan lokal.

“Tidak semua kebijakan bisa diterapkan sama di setiap wilayah. Anak-anak di daerah dengan jarak tempuh jauh atau sarana transportasi terbatas tentu punya tantangan berbeda,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak. 

Sumber: