Digitalisasi Retribusi Sampah di Kota Tasikmalata Terkendala Teknis dan Kesadaran Warga

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Upaya Pemerintah Kota TASIKMALAYA untuk mendigitalisasi sistem retribusi sampah menghadapi sejumlah tantangan. 

Selain kesiapan teknis, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi juga menjadi persoalan utama.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya, Feri Arif Maulana, mengatakan bahwa rencana digitalisasi memang sudah ada, namun belum bisa segera diterapkan.

“Saat ini kami masih tarik secara manual. Untuk digitalisasi, perlu pembahasan teknis lebih lanjut dengan Diskominfo. Apakah cukup pakai QRIS atau harus bangun aplikasi khusus,” ujarnya seperti dilansir dari radartasik.id, Kamis 24 Juli 2025.

BACA JUGA:Lebih Untung! Ajukan Kartu Kredit BRI Easy Card Lewat Website BRI Bisa Dapatkan E-Voucher Rp100 Ribu

Menurut Feri, sistem digital yang dirancang masih sebatas metode pembayaran. 

Namun, petugas lapangan tetap dibutuhkan untuk pelayanan, perhitungan volume sampah (terutama dari pelaku usaha), hingga penagihan langsung kepada warga.

“Kalau tempat usaha, hitungannya pakai kubikasi. Jadi tetap harus ada petugas yang datang dan menentukan tarifnya,” jelasnya.

Di sisi lain, tarif retribusi untuk permukiman masih flat, yakni Rp 5.000 per bulan. 

BACA JUGA:Omzet Melejit, Kisah Sukses UMKM Kuliner Kurma yang Tumbuh Bersama Rumah BUMN BRI Jakarta

Namun, petugas tetap dibutuhkan untuk memastikan warga yang menerima layanan benar-benar membayar retribusi.

“Warga yang tidak bayar tetap harus ditagih manual. Jadi sistem digital pun tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran petugas,” tambahnya.

Feri menilai, penerapan digitalisasi akan percuma jika tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan dan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi.

“Digitalisasi bisa memudahkan, tapi kalau warganya tidak punya niat bayar, ya tetap susah. Makanya kami juga dorong peningkatan kesadaran,” tandasnya.

Sumber: