Soal PKL Cihideung, Pemkot Tasik Terkesan Menyerah..

Soal PKL Cihideung, Pemkot Tasik Terkesan Menyerah..

RADARTASIK.COM, INDIHIANG — Kota Tasikmalaya terus berupaya menjadi lebih baik. Kota Resik ini diproyeksikan menjadi kota yang modern, tetapi tetap berciri khas religius. Namun, ada satu pekerjaan rumah besar: masalah ketertiban umum.


Salah satunya pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Cihideung. Meski Plt Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf telah menyatakan kesiapannya untuk membenahi sementara wilayah tersebut. Tetapi hingga kini, sinyal itu masuk belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.

Pengamat Sosial Tasikmalaya, Asep M Tamam menilai Pemerintah Kota Tasikmalaya terkesan menyerah dalam upaya menata pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Cihideung dalam waktu dekat ini. Sebab, hingga kini tidak ada upaya pembenahan dini sebagai bukti tanggung jawab pemerintah.

Dalam hal ini, Pemkot Tasikmalaya lebih menunggu kucuran bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditargetkan terealisasikan tahun 2022. Dibanding melakukan upaya penataan dini dengan mulai menyosialisasikan penataan kepada PKL tersebut.

“Idealnya Pemkot segera bergerak melakukan sosialisasi sejak dini, termasuk memberikan penyadaran kepada PKL agar mau ditata lebih baik,” ujarnya kepada Radar, Minggu (13/6/2021).

“Kalau semua sadar, saya rasa tidak perlu menunggu anggaran di tahun 2022. Tinggal good will pemerintah dan kemauan (niat kuat, Red) menata Cihideung,”tambahnya.

Menurut dia, Plt Wali Kota Tasikmalaya sebagai pemangku kebijakan harus berani menginstruksikan “anak buah”-nya melakukan penataan dari sekarang. Sebagai upaya kontinyu melakukan penataan secara riil di tahun 2022.

”Sebab tidak ada jaminan, jika di tahun 2022 ada bantuan dari Pemprov Jabar. Pertanyaannya, bagaimana kalau kembali tidak turun bantuannya, jangan sampai nantinya pasrah dengan kekumuhan,” tanya dia.

Maka, kata dia, seharusnya Pemkot melakukan upaya komunikasi dan koordinasi sejak dari sekarang dengan PKL dan stakeholder terkait. Sehingga ada solusi dan komitmen bersama untuk membenahi wilayah pusat kota tersebut.

”Ini juga perlu dorongan kuat dari DPRD, sebab dulu penganggaran gerobak PKL itu juga disetujui para wakil rakyat. Berarti ada pengawasan yang kurang maksimal kala itu,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Plt Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf sudah menegaskan penataan dini PKL Cihideung akan dilaksanakan. Namun sampai Jumat (11/6/2021), pemerintah belum juga melakukan rapat guna mengeksekusi rencana itu.

Hal itu diungkapkan Sekda Kota Tasikmalaya Drs H Ivan Dicksan, dia mengakui bahwa penyataan H Yusuf merupakan instruksi untuk dinas-dinas terkait. Tetapi menurutnya OPD perlu berembuk dulu untuk membahas hal ini. “Jadi tidak bergerak sendiri-sendiri,” ungkapnya kepada Radar, kemarin.

Pasalnya, diakui H Ivan penataan PKL kawasan Cihideung perlu direncanakan secara matang. Pihaknya harus mempersiapkan langkah yang tepat untuk melaksanakannya. “Nanti masing-masing dinas berperan sesuai kewenangannya,” kata dia.

Mengingat dinas-dinas memiliki kesibukan, pembahasan belum dilakukan. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan di awal pekan depan. “Biasanya kan Senin (14/6/2021) ada briefing,” terangnya.

Pihaknya berharap penataan PKL tersebut, bisa berjalan dengan lancar. Sehingga dalam penataan secara menyeluruh di tahun 2022 nanti, PKL Cihideung sudah tertata sejak dini. “Mudah-mudahan saja berjalan dengan baik,” tuturnya.

Dia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa memberikan bantuan untuk program penataan tersebut. Di samping itu, Pemkot pun akan mengalokasikan anggaran program tersebut. “Kita harap bisa disetujui DPRD, supaya lebih optimal,” katanya. (kim/rga)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: