Simak Nih.. Nasihat Sekretaris MUI & PD Muhammadiyah untuk Dewan Kabupaten Tasik

Simak Nih.. Nasihat Sekretaris MUI & PD Muhammadiyah untuk Dewan Kabupaten Tasik

RADARTASIK.COM, SINGAPARNA — Organisasi keagamaan menilai kinerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya belum dirasakan. Terutama dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai legislatif dan wakil rakyat.


Para ormas Islam pun meminta wakil rakyat ini bisa mengutamakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Kemudian jangan sampai pimpinan dan anggota DPRD ini bermain untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tasikmalaya KH Edeng ZA mengatakan, fungsi DPRD itu sudah jelas, yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan. Legislasi atau pembuat peraturan daerah sudah berjalan sebagai mana mestinya. Namun, perda yang dibuat ini, belum semua menyerap apa yag diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

“Jadi agak kurang, baik sosialiasi atau dialog dengan masyarakatnya ke bawah. Harusnya menyerap langsung aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga nantinya bisa dituangkan oleh dewan dalam bentuk peraturan daerah,” ujarnya kepada Radar, Kamis (10/6/2021).

Menurut dia, anggota dewan itu harus rajin turun ke bawah, menemuai konsituen di daerah pemilihannya masing-masing dan menyapa masyarakat umum.

“Dewan ini bisa meminta saran dan kritikan untuknya. Apakah sudah menyalurkan dan menyerap aspirasi masyarakat secara keseluruhan atau belum. Seharunya begitu, bukan pidato saja bertemu konsituen lalu selesai,” paparnya.

Artinya, tambah dia, dewan ini harus dekat dengan masyarakat, agar kinerja yang sudah diperjuangkannya ketika ada yang kurang atau tidak sesuai kehendak masyarakat bisa diperbaiki.

Dia menambahkan, dari sisi pengawasan dewan pun masih kurang. Pasalnya, setiap pembangunan yang dilaksanakan eksekutif harus benar-benar diawasi termasuk dengan pihak ketiganya.

“Jangan sampai lebih tajam pengawasannya Inspektorat dibanding dewan. Dewan pun harus lebih jeli dan tajam dalam pengawasan,” tambah dia.

Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya H Dadan Ahmad Sofyan menjelaskan, sebagai wakil masyarakat DPRD harus mewakili apapun namanya yang dibutuhkan dan diingankan masyarakat. Karena setuju atau tidak, dewan juga akan diminta pertanggung jawabnnya.

Pada intinya, ungkap dia, kinerja dewan ini ada yang merasakan atau juga ada yang tidak merasakan, itu relatif. Karena ada sebagian yang bisa merasakan kinerja dewan, ada juga yang memang tidak pernah mendapatkan perhatian dari dewan.

“Tergantung posisi kedekatan, kalau misalnya kurang dekat atau tidak bisa mengakses dan dan lain sebagainya, maka akan jauh. Muhammadiyah sebagai salah satu ormas keagamaan, hubungan dengan dewan baik, sering berdiskusi. Harapannya dewan bisa menjadi lebih baik lagi. Hanya bisa mengingatkan, kalau diminta saran kita berikan saran. Karena dewan juga orang hebat dan pintar,” jelasnya.

Ketua Pemuda Persatuan Umat Islam (PUI) Kabupaten Tasikmalaya Ijang Hilman Mubarok menjelaskan, kinerja dewan memang sudah baik-baik saja dan lumayan tidak jelek. Meskipun masih banyak kekurangan.

“Dewan harus menjadi penyeimbang di pemerintahan daerah, jangan sampai mendahulukan kepentingan politis dan pribadi, akhirnya fungsi penyeimbangnya tidak ada. Apalagi menghilangkan daya kritis terhadap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,” ungkap dia.

Dia menambahkan, dalam kasus-kasus bantuan sosial (Bansos) di periode sebelumnya, harus terawasi oleh DPRD dan diperketat lagi pengawasannya oleh dewan di periode saat ini.

“Pengawasannya harus menyeluruh. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh dewan harus dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya,” tambah dia. (dik)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: