Pemkot Tasik Siap Bongkar PKL Cihideung

Reporter: syindi|
Selasa 08-06-2021,14:30 WIB
Pemkot Tasik Siap Bongkar PKL Cihideung

RADARTASIK.COM, CIHIDEUNG — Pemerintah Kota Tasikmalaya akhirnya memastikan akan membongkar lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Cihideung. Ruas jalan di area tersebut, dalam waktu dekat akan kembali steril dari aktivitas perdagangan.


Plt Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf menegaskan atap dari lapak PKL di Jalan Cihideung harus dibongkar. Supaya PKL tidak membiarkan lapak dagangannya tidak menetap setelah berjualan. “Nanti saya akan buat edaran supaya dibongkar,” ujarnya kepada Radar, Senin (7/6/2021).

Selain itu, kata Yusuf, badan Jalan Cihideung pun akan di-steril-kan dari pedagang. Sehingga pedagang untuk sementara boleh berdagang di area trotoar dengan jumlah pedagang yang tetap.

“Karena nanti kalau diperlebar trotoar-nya, buat pedagang masih bisa di situ,” terangnya.

Yusuf menegaskan bahwa kondisi PKL Cihideung saat ini bukan kehendak Pemerintah Kota Tasikmalaya. Karena berdasarkan Perwalkot, mereka hanya boleh berjualan dari jam 09.00-16.00. “Tidak ada istilah pemerintah menyetujui (PKL seperti saat ini, Red),” ujarnya.

Untuk eksekusinya, lanjut Yusuf, pihaknya akan melakukan pembahasan dengan dinas-dinas terkait terlebih dahulu. Selanjutnya, dia akan mengeluarkan surat edaran untuk sosialisasi.

“Nanti kita rapat dulu, kemudian dibentuk tim sosialisasi kepada mereka (PKL),” terangnya.

Disinggung ketika jika ada penolakan dari PKL di Jalan Cihideung, Yusuf dengan tegas tidak bisa memberikan toleransi lagi. Menurutnya langkah yang diambil bisa menjadi solusi untuk persoalan PKL Jalan Cihideung. “Tidak ada protes-protes lah,” tuturnya.

Dia akuinya, kondisi saat ini efek kurang optimalnya konsep pemerintah yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan PKL. Maka dari itu, dia berkomitmen untuk memperbaiki dan menata kawasan HZ Mustofa dan Cihideung lebih baik. “Dia jualan baju, jualan kain malah dikasih gerobak gitu, akhirnya si gerobak itu dipakai pagar,” terangnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Tasikmalaya nampak menyerah dalam upaya menata pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Cihideung dalam waktu dekat ini. Sebab, hingga kini tidak ada upaya pembenahan dini sebagai bukti tanggung jawab pemerintah.

Dalam hal ini, Pemkot Tasikmalaya lebih menunggu kucuran bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditargetkan terealisasikan tahun 2022. Dibanding melakukan upaya penataan dini dengan mulai menyosialisasikan penataan kepada PKL tersebut.

Pengamat Politik dan Sosial Tasikmalaya, Asep M Tamam mengatakan idealnya Pemkot segera bergerak melakukan sosialisasi sejak dini, termasuk memberikan penyadaran kepada PKL agar mau ditata lebih baik.

“Kalau semua sadar, saya rasa tidak perlu menunggu anggaran di tahun 2022. Tinggal good will pemerintah dan kemauan (niat kuat, Red) menata Cihideung,” ujarnya kepada Radar, Minggu (6/6/2021).

Menurut dia, Plt Wali Kota Tasikmalaya sebagai pemangku kebijakan harus berani menginstruksikan “anak buah”-nya melakukan penataan dari sekarang. Sebagai upaya kontinyu melakukan penataan secara riil di tahun 2022.

”Sebab tidak ada jaminan, jika di tahun 2022 ada bantuan dari Pemprov Jabar. Pertanyaannya, bagaimana kalau kembali tidak turun bantuannya, jangan sampai nantinya pasrah dengan kekumuhan,” tanya dia.

Maka, kata dia, seharusnya Pemkot melakukan upaya komunikasi dan koordinasi sejak dari sekarang dengan PKL dan stakeholder terkait. Sehingga ada solusi dan komitmen bersama untuk membenahi wilayah pusat kota tersebut.

”Ini juga perlu dorongan kuat dari DPRD, sebab dulu penganggaran gerobak PKL itu juga disetujui para wakil rakyat. Berarti ada pengawasan yang kurang maksimal kala itu,” tuturnya.

Sebelumnya, penataan Jalur HZ Mustofa termasuk Jalan Cihideung menjadi harga mati untuk kepemimpinan H Muhammad Yusuf. Berhasil tidaknya upaya tersebut, menjadi pertaruhan kredibilitasnya sebagai pimpinan daerah.

Semrawutnya kondisi pedagang kaki lima (PKL) sebagai bentuk lemahnya pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan tata kota. Karena sebagai lembaga negara, pemerintah punya kewajiban dan kewenangan.

“Mencerminkan tidak tegas dan mandulnya Pemkot,” ujar Budayawan Tasikmalaya Tatang Pahat kepada Radar, Jumat (4/6/2021).

Pembenahan kawasan pusat kota itu, kata dia, sudah menjadi janji kampanye Budi-Yusuf. Maka dari itu, di sisa masa jabatannya upaya tersebut harus dilaksanakan dengan sukses karena mempertaruhkan kredibilitas kepala daerah. “Jika tidak teratasi, menegaskan kehadiran pemerintah kota yang dinakhodai Budi-Yusuf jelas impoten,” katanya.

Kawasan HZ Mustofa dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan daya tarik tinggi. Ada nilai budaya juga di sana, sehingga nama KH Zaenal Mustofa disematkan menjadi nama jalan di situ. “Seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat, bukan malah jadi sumber masalah,” jelasnya. (rga)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: