Penataan HZ-Cihideung Pertaruhan Kredibilitas Budi-Yusuf

RADARTASIK.COM, CIHIDEUNG — Penataan Jalur HZ Mustofa termasuk Jalan Cihideung menjadi harga mati untuk kepemimpinan H Muhammad Yusuf. Berhasil tidaknya upaya tersebut, menjadi pertaruhan kredibilitasnya sebagai pimpinan daerah.

Semrawutnya kondisi pedagang kaki lima (PKL) sebagai bentuk lemahnya pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan tata kota. Karena sebagai lembaga negara, pemerintah punya kewajiban dan kewenangan. “Mencerminkan tidak tegas dan mandulnya Pemkot,” ujar Budayawan Tasikmalaya Tatang Pahat kepada Radar, Jumat (4/6/2021).Pembenahan kawasan pusat kota itu, kata dia, sudah menjadi janji kampanye Budi-Yusuf. Maka dari itu, di sisa masa jabatannya upaya tersebut harus dilaksanakan dengan sukses karena mempertaruhkan kredibilitas kepala daerah.“Jika tidak teratasi, menegaskan kehadiran pemerintah kota yang dinakhodai Budi-Yusuf jelas impoten,” katanya.Kawasan HZ Mustofa dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan daya tarik tinggi. Ada nilai budaya juga di sana, sehingga nama KH Zaenal Mustofa disematkan menjadi nama jalan di situ. “Seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat, bukan malah jadi sumber masalah,” jelasnya.Lanjut Tatang, kawasan ikonik di beberapa daerah mampu memberikan rasa nyaman pengunjung. Pasalnya, pemerintah daerah memberi perhatian lebih untuk menata kawasan tersebut. “Jakarta dengan Tamrinnya, Bandung dengan Asia Afrika-nya, Yogyakarta dengan Malioboro dan masih banyak lagi,” sebutnya.Sementara itu, Jalan HZ Mustofa yang merupakan salah satu ikon Kota Tasikmalaya malah bermasalah. Padahal jalur HZ Mustofa itu merupakan Kawasan Tertib Lalu lintas. “Ini malah lalu lintas macet dan pejalan kaki tidak bisa menggunakan trotoar, karena banyak aturan yang ditabrak dan dibiarkan,” ujarnya.Terpisah, Ketua Forum Pengamat Kebijakan (FPK) Ais Rais mendukung konsep H M Yusuf yang merencanakan jalan Cihideung jadi kawasan semi pedestrian. Karena bagaimana pun, penggusur PKL tidak akan menjadi solusi. “Karena karakter PKL di mana pun tidak jauh beda, mau pedestrian murni atau pun semi pedestrian PKL sulit dilarang,” ujarnya.Namun konsep yang baik harus melalui perencanaan matang dengan melakukan komunikasi yang baik dengan para pedagang. Dilanjutkan dengan pengawasan dan pembinaan yang maksimal dalam realisasinya. “Kalau tidak begitu, tetap saja hanya akan menghambur-hamburkan anggaran,” pungkasnya.Sebelumnya, Pemerintah Kota Tasikmalaya berkomitmen akan kembali menata pegadang kaki lima (PKL) Jalan Cihideung termasuk Jalan HZ Mustofa. Namun demikian, penataan tidak sampai menggusur para pedagang di kawasan itu.Plt Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf mengatakan PKL di Jalan Cihideung sudah ditargetkan untuk ditata. Hal itu, untuk menunjang penataan Jalan HZ Mustofa agar lebih baik. “Yang jelas (PKL) Cihideung sudah target kami sejak awal, dan menjadi janji politik kami,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (3/6/2021).Rencananya, kata Yusuf, penataan tersebut akan dilaksanakan tahun ini. Akan tetapi, karena persoalan tidak turunnya bantuan anggaran, program tersebut harus tertunda. “Tadinya kami harapkan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat turun tahun ini, ternyata tidak ada,” terangnya.Meski tertunda, H Yusuf meyakini bahwa penataan akan dilakukan pada tahun 2022. Dengan konsepnya, jalur HZ Mustofa akan seperti Jalan Malioboro Yogyakarta. “Jadi tahun depan kami akan lakukan penataan, termasuk pedagang (PKL) Cihideung,” ujarnya.H Yusuf menjelaskan para PKL masih bisa beraktivitas jualan di kawasan tersebut. Sehingga jalur tersebut akan menjadi kawasan semi pedestrian. “Kalau pedestrian murni, tidak boleh ada pedagang,” ujarnya kepada wartawan.Hal itu, sambung Yusuf, karena pemerintah memahami para pedagang juga butuh penghidupan. Hanya saja, dia akan lebih menatanya supaya suasananya tidak kumuh. “Trotoar-nya pun akan kami lakukan pelebaran,” ujarnya. (rga)

Sumber: