Pemkot Kurang Serius Urus Stunting

Reporter: syindi|
Sabtu 22-05-2021,09:00 WIB
Pemkot Kurang Serius Urus Stunting

TASIK — Kesehatan masyarakat termasuk asupan gizi anak merupakan tanggung jawab pemerintah. Peningkatan kasus menunjukkan keseriusan penanganan stunting di Kota Tasikmalaya kurang serius.


Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya, Eki S Baehaqi menyesalkan soal ribuan anak yang mengalami stunting. Padahal perlindungan anak tidak hanya setelah mereka lahir, namun juga sejak dalam kandungan. “Berarti perlindungan anak di bidang kesehatan masih lemah,” ungkapnya kepada Radar, Jumat (21/5/2021).

Dia pun mempertanyakan bagaimana kebijakan riil pemerintah dalam menangani stunting. Dikhawatirkan ini akan menurunkan kualitas generasi penerus bangsa. ”Bagaimana generasi masa depan akan berkualitas, jika asupan gizinya buruk,” terangnya.

Situasi pandemi Covid-19 ini sudah cukup mengakibatkan degradasi pendidikan anak dengan proses belajar daring. Jika ditambah dengan meningkatnya kasus stunting, ini bisa memperburuk kualitas perkembangan anak secara fisik dan mental. “Karena di situasi pandemi ini, saya lihat hak kesehatan anak lebih terabaikan,” ucapnya.

Dalam hal ini, pemerintah harus benar-benar menjamin asupan gizi yang baik untuk anak dan ibu hamil. Khususnya bagi masyarakat yang memang di kalangan ekonomi menengah ke bawah. “Semuanya harus terjamin, hanya saja ekonomi menengah ke bawah harus jadi prioritas,” tuturnya.

Di samping itu, para orang tua juga diminta sadar akan kesehatan bayi sejak dalam kandungan. Karena peran mereka cukup penting dalam hal kesehatan bagi anak. “Karena prinsipnya, anak itu menjadi tanggung jawab orang dewasa apalagi orang tuanya,” terangnya,

Terpisah, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Suryaningsih mengaku belum bisa memberikan penjelasan soal program pemerintah dalam menangani stunting. Begitu juga saat ditanya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut. “Saya fix (cek) lagi, karena kemarin ada refocusing,” ujarnya.

Suryaningsih pun meminta waktu supaya bisa memberikan penjelasan lebih jelas. Dia minta waktu hari Senin (24/5/2021) mendatang untuk bisa menyiapkan bahan untuk bisa menjelaskan. “Insya Allah nanti Senin ada datanya,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Tasikmalaya Hj Atit Tajmiati menjelaskan faktor lingkungan sangat dominan dalam kasus gizi buruk dan kematian bayi. Karena lingkungan di Kota Tasikmalaya cenderung masih kurang sehat.

“Salah satunya ODF (Open Defecation Free) di kita kan masih lemah,” ungkapnya.

Program bantuan sosial dari pemerintah salah satunya untuk perbaikan gizi masyarakat. Seharusnya pendamping program bantuan harus menekankan agar penerima menggunakannya sesuai peruntukan.

“Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu,” katanya.Bukan hanya lingkungan secara fisik, namun juga secara psikis dan mental, kata dia, Ibu hamil yang mengalami tekanan akan mengganggu pada tumbuh kembang bayi.

“Tahun kemarin cukup tinggi karena pandemi cukup memberikan stress kepada masyarakat,” katanya.

Belum lagi persoalan ekonomi yang juga memberi pengaruh besar pada asupan gizi seimbang bagi bayi termasuk ibunya. Karena kesadaran masyarakat untuk pola hidup bersih dan sehat terlalu bergantung pada bantuan dari orang lain atau pemerintah. “Membuat septic tank saja kan menunggu bantuan pemerintah, padahal itu penting,” jelasnya.

Perlu kebijakan pemerintah yang lebih pro terhadap pola hidup masyarakat sehat. Termasuk dalam program pembangunan yang harus berwawasan kesehatan. “Misal pembangunan perumahan atau rumah warga sudah harus diwajibkan untuk membuat septic tank,” jelasnya.

IBI pun setiap tahun terus memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya untuk kesehatan ibu hamil dan bayinya. Pihaknya juga berencana akan membuat program Kampung Remaja Tangguh (Kareta). “Jadi sasarannya kepada remaja yang memang sudah cukup umur untuk menikah,” katanya.

Terkait program penanganan dan pencegahan stunting, dia pun melihat mulai tahun ini akan menjadi lebih baik. Karena pelaksanaannya bukan hanya dilakukan Dinas Kesehatan saja.

“Sekarang kan melibatkan Dinsos, DPPKBP3A, Dinsos, Ketahanan Pangan dan dinas lainnya, jadi bareng-bareng,” ujarnya. (rga)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: