Relawan Covid-19 Diusir, Cambuk Bagi Pemkot Tasik

Reporter: syindi|
Rabu 05-05-2021,15:30 WIB
Relawan Covid-19 Diusir, Cambuk Bagi Pemkot Tasik

TASIK — Penolakan terhadap 12 relawan Covid-19 Kota Tasikmalaya yang hendak singgah sementara di rumah kontrakan, Gunung Sari Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang harus menjadi cambuk bagi Pemkot Tasikmalaya.


Ke depan dalam menentukan keputusan di tengah kondisi serba sulit dan bingung, wajib lebih terencana dan tidak cenderung gegabah.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam menyayangkan tritment Pemkot lambat dan menyebabkan adanya miss komunikasi di tengah warga. Mengakibatkan, para relawan yang berasal dari luar daerah itu, lagi-lagi menelan penderitaan. “Kita prihatin, mereka sudah berjuang untuk penanganan pasien Covid-19, tapi mendapat respons seperti itu.

Bukan kesalahan mereka atau tugas mereka, tetapi komunikasi yang tersumbat menyebabkan itu terjadi,” kata Dede kepada Radar, Selasa (4/5/2021).

Menurut dia, pemerintah pun tidak bisa menyalahkan warga sekitar kontrakan, ketika tiba-tiba ada sejumlah orang dengan pakaian bernuansa medis di lingkungannya. Membuat beberapa warga yang memiliki rasa ketakutan tinggi bereaksi. Panik, menduga-duga dan akhirnya menyimpulkan sendiri.

“Di situ perlunya koordinasi yang baik, saya rasa warga akan welcome ketika ada penanggungjawab mereka datangi perwakilan warga dan sampaikan dengan serius seperti apa kondisinya. Tentu tidak akan terjadi pengusiran atau penolakan,” papar dia.

Politisi PKS itu menganalisa, 12 relawan yang terlunta-lunta itu bukannya tidak ingin mencari tempat tinggal masing-masing. Sayangnya, hak atas keringat mereka selama tiga bulan terakhir belum diterima, otomatis tidak ada biaya untuk mencari tempat tinggal.

“Jangan cari siapa yang salah, ini koreksinya harus di internal. Mohon diperhatikan, kasihan relawan lagi-lagi jadi korban, warga juga malah deg-degan karena informasinya tidak disampaikan utuh dari awal sebelum mereka datang,” kata Dede.

“Ke depan perlu antisipatif lagi, kegiatan tanpa ada pemberitahuan, kita tak bisa salahkan juga warga,” sambung dia.

Pihaknya mendesak urusan gaji para relawan Covid-19, harus tuntas sebelum lebaran. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya diminta proaktif dan bergerak memperjuangkan hak sekitar 100 relawan yang gajinya tertunda sejak Maret lalu.

“Tenaga mereka sudah digunakan, dikontribusikan dalam menangani pasien Covid-19. Pemerintah harus prioritaskan mereka,” tegas Dede.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Ahmad Junaedi Sakan mengaku khawatir, apabila kondisi tersebut berlarut-larut akan menambah akumulasi persoalan yang terjadi.

“Sekarang baru dari sisi gaji tidak terbayar, khawatir ada kekesalan atau gerakan, sebab kesabaran manusia itu ada limitnya,” ucap pria yang akrab disapa Jun.

Dia mendorong Pemkot lebih antisipatif lagi, taktis menggunakan belanja tidak terduga (BTT) yang disiapkan pemerintah berkaitan penanganan covid-19. Sebab, lanjut dia, ditengah kondisi serba sulit harusnya mereka yang diberdayakan untuk membantu pemerintah bisa lebih diutamakan.

“Mereka itu relawan, kok sampai bisa seperti itu kondisinya memprihatinkan. Ketika butuh tempat singgah, bisa alokasikan dari dana yang ada atau gunakan fasilitas pemerintah yang dimiliki. Mereka kan tangani warga kita, jangan tunggu apa-apa provinsi atau pusat,” papar Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya itu.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya Hanafi saat dihubungi melalui sambungan telepon, belum memberikan jawaban. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Uus Supangat dan Sekda Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan pun belum memberikan respons. (igi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: