Jumlah Pegawai Non ASN di Pangandaran Bakal Dipangkas

Reporter: syindi|
Rabu 28-04-2021,10:30 WIB
Jumlah Pegawai Non ASN di Pangandaran Bakal Dipangkas

PANGANDARAN — Jumlah pegawai non apratur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran akan dipangkas. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban biaya honorarium pegawai di Kabupaten Pangandaran.


Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani mengatakan rasionalisasi jumlah pegawai non ASN akan dilakukan secara bertahap.

“Untuk tahap awal pemangkasan sebanyak 10 persen dari jumlah keseluruhan (pegawai non ASN),” ujarnya Selasa (27/4/2021).

Pada tahap berikutnya masih menunggu instruksi dari bupati Pangandaran. “Tahap berikutnya bisa saja lebih banyak lagi yang dipangkas jumlahnya, bisa juga kurang dari 10 persen,” katanya.

Ia mengatakan tahap pemangkasan melalui teknis evaluasi, baik kepada pegawai yang sudah menerima SPK (Surat Perjanjian Kerja) dan juga yang belum menerima.

“Namun ada pengecualian bagi pegawai non ASN yang bertugas di sekretariat DPRD, pegawai RSUD dan pegawai lain yang diangkat oleh SK Bupati,” katanya.

Baca juga : Sudah Sejajar dengan Daerah Lain, Pangandaran Terus Membangun

Kata dia, tes evaluasi sudah dilaksanakan Februari lalu, dengan jumlah peserta mencapai 3.923 orang. “Selain itu ada juga pelaksanaan re-tes sebanyak 164 orang dan peserta re-test 250 orang, sehingga jumlah total peserta yang mengikuti evaluasi non ASN sebanyak 4.129 orang,” ujarnya. Pihaknya akan segera menyerahkan nilai tes yang telah dilaksanakan pada Februari itu kepada OPD masing-masing.

Dia menyebut jumlah pegawai non ASN di Kabupaten Pangandaran dalam aplikasi ASINPEDA berjumlah 4.863 orang. “Dari 4.863 personel yang sudah menerima Surat Perjanjian Kerja (SPK) tercatat 4.471 orang,” bebernya.

Sementara itu, kata dia, pemangkasan dilakukan untuk mengurangi beban biaya honor pegawai yang tinggi. “Kalau dipangkas, diharapkan bisa mampu mengefektifkan anggaran dan kinerja pegawai,” kata dia.

Sekretaris BKPSDM Pangandaran Ganjar Nugraha mengatakan jumlah pegawai non ASN yang paling banyak ada di Dinas Pendidikan, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Dishub. “Terutama di Dinas Pendidikan,” pungkasnya. (den)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: