Instruktur Kursus di Kota Tasik Harus Segera Divaksin
Reporter:
syindi|
Jumat 23-04-2021,19:00 WIB
CIHIDEUNG — Wacana Pertemuan Tatap Muka (PTM) yang digulirkan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Direspons positif semua kalangan, sebagai sinyal aktivitas dunia pendidikan bisa kembali berjalan baik sekolah formal mau pun nonformal.
Di sisi lain ketika sejumlah tenaga guru sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19, para instruktur di lembaga kursus dan pelatihan (LKP) belum ada satu pun yang mendapatkan fasilitas tersebut.
Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi MA meminta adanya vaksinasi terhadap para instruktur LKP, sebagai bentuk antisipasi dan ketenangan para tenaga pengajar menjelang PTM dilangsungkan.
“Dari 40 lembaga yang aktif, belum ada satu pun instrukturnya yang divaksin. Padahal wacana PTM sudah mulai ada titik terang dan segera dimulai,” keluhnya kepada Radar, Kamis (22/4/2021).
Menurut dia, LKP merupakan lembaga yang juga diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, sebagai pendidikan nonformal yang berada dibawah naungan Dirjen Vokasi. Di dalamnya terdapat lembaga seperti SMK, Poltek, dan lain sebagainya termasuk LKP.
“Secara prinsip rekan-rekan kami pun sama, tenaga pendidik nonformal yang turut mencerdaskan anak bangsa. Bahkan LKP hadir menyiapkan lapangan kerja lewat pendidikan kompetensi begitu banyak keterampilan,” kata dia.
Pimpinan Symphony Music School (SMS) itu menjelaskan di Kota Tasikmalaya sendiri terdapat sekitar 80 LKP, di mana setiap lembaga minimal memiliki instruktur 5 sampai 10 orang.
Ketika PTM berlangsung, para instruktur belum terjamin upaya keselamatannya dengan vaksinasi, mereka khawatir terkendala dalam peAlaksaan operasional pembelajaran.
”Kita ketahui setahun lebih, nyaris semua berhenti. Kalau kami, ketika tidak ada pembelajaran tentu berimbas terhadap laju operasional lembaga, beda dengan sekolah formal apalagi negeri,” tuturnya.
Baca juga : Vaksinasi di Kota Tasik Melenceng dari Skenario Kelompok Sasaran
Kepler menceritakan sejak Januari 2021, pihaknya sudah melaksanakan pendataan jumlah instruktur termasuk para staf dan pegawai di setiap lembaga kursus. Disampaikan terhadap Dinas Pendidikan, supaya turut menjadi prioritas pada program vaksinasi.
”Kami sudah difasilitasi Dinas Pendidikan, mendata lembaga yang hendak divaksin. Sudah disampaikan sejak lama, tapi belum ada satu pun lembaga yang dihubungi untuk dilaksanakan vaksinasi,” cerita Kepler.
Kalau pun tidak seluruh warga di setiap LKP divaksin, lanjut dia, minimal para instruktur diprioritaskan mendapat suntikan Sinovac. Sebab, mereka nantinya akan berinteraksi dengan para siswa ketika PTM dibuka dan berjalan.
”Kita mendorong supaya pegiat dan yang berkecimpung di LKP dapatkan vaksinasi. Minimalnya para instruktur diprioritaskan, kalau seluruhnya kan bisa sekitar 1.500 sampai 2.000 orang,” harapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Uus Supangat mengakui vaksinasi bagi sejumlah pelayan publik masih dilaksanakan secara bertahap. Bahkan, di dunia pendidikan pun dari keseluruhan jumlah tenaga pendidik di sekolah formal, baru 4 ribuan guru saja yang telah divaksin.
”Kita konsentrasi juga sekarang terhadap lansia, kemudian kelompok-kelompok tertentu yang mencakup aktivitas layanan publik. Memang kiriman vaksin dari provinsi juga terbatas, dan kita mengeksekusi yang sudah kita terima serta prioritas-prioritas yang kita nilai lebih krusial,” papar dia.
(igi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: