Tanpa Sapujagat

Oleh: Dahlan Iskan

Er Gham

Kok Malaysia bisa. Padahal masalahnya sama.

Membaca komentar Er Gham di Disway Jumat lalu itu saya langsung menghubungi ahli satu ini: Prof Dr Hendri Saparini. Dia terkenal dalam urusan "menghadirkan kembali fungsi negara dan rakyat untuk menegakkan kedaulatan pangan Indonesia".

Dia bisa bicara fasih apa yang dilakukan oleh Malaysia. Dr Saparini tergabung dalam asosiasi ahli ekonomi politik. Dia lulusan 

''Universitas Pro Rakyat'' Gadjah Mada, Yogyakarta. Lalu meraih gelar master dan doktor dari Universitas Tsukuba, Jepang.

Setelah lama menjadi peneliti di Econit-nya Dr Rizal Ramli, Saparini mendirikan lembaga sendiri: Core Indonesia. "Saya ingin ada kajian yang tidak hanya kulit-kulitnya. Harus membahas core-nya," ujar Saparini.

Lantas Saparini menemukan kepanjangan dari Core itu: Center of Reform on Economy. Di situlah dia sehari-hari. Meneliti dan menganalisis semua kebijakan yang terkait dengan ekonomi –termasuk, terutama, pangan.

Sejak muda pemikiran wanita Kebumen ini sangat menonjol. Megawati Soekarnoputri pernah memberikan penghargaan sebagai 'Ekonom Muda Indonesia' pada 2009. PKS juga memilihnyi sebagai wanita berpengaruh.

"Di Malaysia ada kebijakan mendasarnya. Ada ketentuan mengenai pangan strategis," ujar Saparini. "Kita belum punya," tambahnyi.

Saya, harusnya, tidak perlu memilih ''Saparini'', nama belakangnyi, ketika menuliskan namanyi. Toh Disway sudah meniru bahasa Inggris: menulis ''nyi'' untuk ''her'' dan ''nya'' untuk ''his''. ''Dia'' untuk ''she'' dan ''ia'' untuk ''he''. 

Tapi tetap saja saya "ragu": kalau saya tulis Hendri –nama depannyi– itu dikira nama laki-laki. 

"Sampai sekarang masih ada saja yang menulis undangan ke saya dengan ''Bapak Hendri....''. Dikira saya laki-laki," ujarnyi, lantas tersenyum.

UU bahan pangan strategis itu, katanyi, belum pernah ada. Tapi, waktu itu, negara punya kebijakan strategis di lapangan: mendirikan Bulog. Yang bisa menggunakan keuangan negara untuk menjadi stabilitas harga pangan.

Sumber: