Perluas Kiprah Sosial, Muhammadiyah dan Aisyiyah Kabupaten Tasikmalaya Luncurkan Layanan Bantuan Hukum

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah Kabupaten Tasikmalaya resmi meluncurkan dua lembaga layanan hukum, yakni Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Muhammadiyah dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiyah, Kamis 29 Mei 2025. 

Peluncuran ini menjadi langkah strategis dalam memperluas peran organisasi keagamaan tersebut ke ranah hukum.

Bertempat di Cikedokan, Singaparna, acara peresmian dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari unsur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyiyah Jawa Barat, Kejaksaan Negeri, Polres Tasikmalaya dan Tasikmalaya Kota, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS), hingga tamu undangan dari berbagai kalangan.

Ketua LBH AP Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya, Azi Saefulloh, menjelaskan bahwa lembaga ini didirikan untuk memperkuat posisi Muhammadiyah dalam memberikan pendampingan hukum, baik untuk kebutuhan internal maupun masyarakat luas.

BACA JUGA:Volume Kendaraan Menuju Cikampek via Jalan Layang MBZ Meningkat 59 Persen Jelang Libur Kenaikan Isa Almasih

“Dengan LBH ini, Muhammadiyah tidak perlu lagi bergantung pada firma hukum eksternal. Kami siap mendampingi masyarakat yang mencari keadilan,” ujarnya.

LBH AP akan memberikan layanan litigasi dan non-litigasi, serta aktif melakukan kajian dan advokasi kebijakan publik. 

Lembaga ini juga akan berperan dalam proses penyusunan peraturan daerah (Perda) agar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Ketua PD Aisyiyah Kabupaten Tasikmalaya, Rosmini, menuturkan bahwa Posbakum Aisyiyah hadir sebagai respons terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut.

BACA JUGA:Volume Kendaraan di Tol Jabodetabek dan Jawa Barat Meningkat Saat Libur Kenaikan Isa Almasih

“Banyak korban yang bingung harus melapor ke mana. Posbakum ini diharapkan menjadi ruang aman bagi penyintas dari keluarga rentan,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan Posbakum sangat bergantung pada sinergi antara Aisyiyah dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Ketua PW Muhammadiyah Jawa Barat, Ahmad Dahlan, dalam sambutannya menekankan pentingnya nilai-nilai keislaman dalam praktik bantuan hukum. Menurutnya, keadilan dalam Islam bersifat kualitatif dan harus ditegakkan dengan niat yang tulus, bukan semata imbalan.

“LBH dan Posbakum Muhammadiyah-Aisyiyah harus menjadi pelopor bantuan hukum yang beradab, mengedepankan pendekatan dakwah, dan menghindari kekerasan verbal di ruang sidang,” pesannya.

Sumber: