KUR BRI Jadi ’Pahlawan’ Permodalan UMKM

RADARTASIK.COM – Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi salah satu bank yang menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dikenal luas masyarakat khususnya pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Bahkan pelaku UMKM menganggap KUR BRI jadi pahlawan permodalan untuk mereka meningkatkan usahanya.

Vira (38) salah satunya. Ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha perdagangan dan jasa ini sudah menjadi debitur KUR BRI sejak beberapa tahun lalu.

”Saya mulai jadi debitur sejak 2015-an. Waktu itu resign dari pekerjaan karena menikah dan memulai usaha barang-barang pecah belah dan baju,” ujarnya. 

Awal pinjam plafon yang Rp 25 juta. ”Ini sangat membantu untuk modal usaha saya waktu itu. Apalagi setoran juga tak sampai Rp 1 juta dengan masa pinjaman 3 tahun,” jelasnya.

Untuk meningkatkan usahanya, wanita tiga anak ini juga membuka usaha jasa di bidang kesehatan (olahraga).

”Plafon pinjaman saya naik dari awalnya Rp 25 juta jadi Rp 50 juta. Alhamdulillah kredit lancar, usaha juga berjalan terus,” Katanya.

Sebenarnya untuk permodalan, dirinya juga ditawarkan untuk meningkatkan plafon pinjaman. ”Saya termasuk debitur yang amanah. Tidak pernah menunggak selama meminjam KUR. Jadi catatan juga bersih,” jelas dia.

Menjadi debitur KUR BRI yang dirasakan Vira akses permodalan yang mudah. ”Pinjam KUR BRI ini tidak menyusahkan kita asal ikut persyaratannya,” katanya.

Untuk pelaku usaha mikro seperti dirinya, bunga yang dikenakan juga tak terlalu besar. ”Sekarang untuk pinjaman Rp 50 juta, saya bunganya 6 persen. Setoran per bulan sekitar Rp 1,6 jutaan,” paparnya.

Untuk pelaku usaha mikro yang butuh permodalan dalam usahanya, berikut ketentuan dalam pinjaman KUR Mikro BRI!

Maksimum pinjaman sebesar Rp 50 juta per debitur dengan jenis pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK). Maksimum masa pinjaman 3 tahun. Suku bunga 6% efektif per tahun. Bebas biaya administrasi dan provisi.

Bagi calon debitur yang mau mengajukan pinjaman KUR BRI, siapkan kelengkapan beberapa dokumen pengajuan.

Kartu identitas (KTP, kartu keluarga, keterangan domisili). Legalitas usaha (akta pendirian usaha). Izin usaha (SIUP, TDP). Laporan keuangan. Proposal usaha.

Sumber: