Upaya Pemerintah Pusat Memberantas Kemiskinan di Tasikmalaya Melalui Program MBKM Desa Cemara

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Desa Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera), bertujuan memberantas kemiskinan dari tingkat desa atau kelurahan.

Program ini dibahas di ratusan daerah se-Indonesia. Seperti halnya di Kota Tasikmalaya. Diskusi terfokus soal MBKM Desa Cemara ini dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Sabtu 12 Oktober 2024. 

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI Komisi X Dapil Jabar XI, Ferdiansyah, serta Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki.

Anggota DPR RI Komisi X Dapil Jabar XI, Ferdiansyah menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari manajemen monitoring dan evaluasi. 

BACA JUGA:Toko Cirebon di Jalan Cisinga Dibobol Maling, Kerugian Capai Rp 50 Juta

Desa Cemara dipilih karena dianggap memerlukan perbaikan indikator agar nantinya dapat menjadi model yang dapat diterapkan di desa-desa lain di Indonesia. 

"Harapannya, desa ini bisa menjadi template pilot project nasional yang akan diimplementasikan di berbagai daerah," ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa evaluasi akan berlangsung sekitar dua hingga tiga tahun sebelum hasil program diserahkan sebagai template untuk desa lain.

Lebih lanjut, Ferdiansyah mengungkapkan pentingnya kerjasama lintas kementerian dan lembaga dalam menyukseskan proyek ini, termasuk sektor pendidikan, sosial, dan ketenagakerjaan. 

BACA JUGA:Tepang Juragan 2024: Investor Internasional Bakal Incar Produk Kreatif Priangan Timur

"Kementerian teknis harus tahu porsi dan tugas masing-masing dalam mendukung pilot project Desa Cemara," tambahnya.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar uji coba, tetapi langkah untuk mendapatkan gambaran nyata terkait upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat desa. 

"Tujuan utama adalah menyusun template program nasional yang dapat diterapkan di seluruh daerah, namun harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing," tuturnya. 

Menurut Maliki, keberhasilan program ini bergantung pada kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan spesifik setiap daerah.

Sumber: