Aneh, KCD XII Bisa Tidak Tahu? Soal Kuota Khusus PPDB 2024 di Kota Tasikmalaya

 TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Aktivis Mahasiswa Tasikmalaya, Dikri Rizki Ramadhan, terheran saat kuota khusus yang diberikan pada beberapa SMAN di Tasikmalaya membuat gaduh. 

Apalagi KCD XII mengaku baru tahu saat pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahap pertama. 

Menurut Dikri, ketika SMAN tersebut sudah mengaku melakukan proses PPDB sesuai aturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk soal pihaknya yang menerima 15 siswa asal Bungursari sebagai kuota khusus, tak sepatutnya KCD XII tidak mengetahui. 

"Harusnya sudah tahu dong. KCD XII ini kan dari provinsi. Aturan kuota khusus itu juga kan dari Pemprov. Kok bisa tidak tahu? Kok bisa baru tahu saat tahap pertama sudah diumumkan? Ini kan yang bikin gaduhnya," ujar Dikri kepada Radar Tasikmalaya, kemarin Minggu 14 Juli 2024. 

BACA JUGA:Operasi Patuh Lodaya 2024 Dimulai di Kota Tasikmalaya, Kapolres: Kedepankan Edukatif, Persuasif dan Humanis

Mantan Ketua Umum HMI Komisariat STIA YPPT Priatim Tasikmalaya itu, justru curiga KCD XII dan Pemprov Jawa Barat tidak menjalin komunikasi dengan baik. 

"Nah sekarang kalau curiga wajar. Apakah mereka tidak ada rapat bersama atau pertemuan semacamnya membahas soal kuota khusus untuk wilayah yang tidak punya SMA Negeri ini? Seolah sekolah tertuduh sengaja membuka transaksional, nama anak-anak itu juga pasti jadi perbincangan," terangnya. 

"Apalagi Inspektorat Jabar sampai datang ke sekolah, memonitoring dan evaluasi katanya, pasti rame gara-gara 15 nama itu kan," sambungnya. 

Pengumuman hasil seleksi PPDB, kata Dikri, merupakan masa paling kritis. Sebab, saat seleksi berakhir, lahir 'jalur siluman'. 

BACA JUGA:Langka Terjadi! Paus Hidung Botol Terdampar di Perairan Kabupaten Pangandaran

Dugaan jalur itu, pasti muncul. Apalagi kuota khusus ini tetiba diberikan pada tahun ini. Di Tasikmalaya tanpa tak ada sosialisasi. Mengingat KCD XII justru terheran saat isunya dibawa ke Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, pada Senin lalu. 

"Dari saat itu kan, KCD XII mengaku tidak tahu dari mana asal 15 siswa tersebut. Sampai bilang mereka tidak tahu siapa yang mengirim data ke provinsi sebab namanya langsung tertera lulus," tambahnya. 

Bagi Dikri, meski Dinas Pendidikan alias Pemerintah Kota Tasikmalaya, dan DPRD Kota Tasikmalaya, tidak mengurusi ihwal PPDB tingkat SLTA, mereka berkewajiban memastikan remaja asal Kota Resik ini mendapatkan hak bersekolah setinggi-tingginya. 

"Jangan mentang-mentang hanya mengurusi hingga tingkat SMP saja, lalu abai dengan realitas yang ada. Nama baik sekolah perlu dipulihkan, yakinkan bahwa siswa-siswi kuota khusus itu memang tidak lulus secara curang. Awasu juga kinerja KCD XII yang mengaku tidak bisa berbuat banyak dan hanya ikut sistem yang ada itu," jelasnya. 

Sumber: