MUI Kabupaten Tasikmalaya Kecam Politik Identitas, Jangan Terjadi di Pemilu 2024

MUI Kabupaten Tasikmalaya Kecam Politik Identitas, Jangan Terjadi di Pemilu 2024

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Para ulama, tokoh agama, partai politik, ormas, tokoh lemuda dan kepolisian, berkomitmen mewujudkan Pemilu 2024 yang damai, aman dan berintegritas.

Hal itu diwujudkan dengan penandatangan nota kesepahaman komitmen dalam acara Workshop yang dilaksanakan MUI Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 12 Oktober 2023.

Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya, KH Ii Abdul Basith Wahab menyatakan, komitmen tersebut salah satu upaya pihaknya menjaga kondusifitas. Apalagi sebentar lagi akan menghadapi Pemilu 2024. 

BACA JUGA:Respons Bobotoh saat Persib Datangkan Tyronne del Pino Lagi, Bojan Hodak Disarankan Lebih Pilih Levy Madinda

"Makanya MUI selain melaksanakan workshop juga melaksanakan penandatangan komitmen agar Pemilu 2024 damai, aman dan berintegritas," paparnya kepada radartasik.com di Gedung MUI Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan itu, MUI mengajak kepada semua elemen mengedepankan moralitas dan integritas agar Pemilu 2024 nanti bisa dilaksnakan sebaik-baiknya untuk membawa Indonesia semakin bermartabat. 

"Tidak semua seperti itu. Meskipun begitu kita harus mepertahankan NKRI. Artinya dalam rivalitas pemilu ini tidak boleh membangun rivalitas yang tidak baik," terang KH Ii.

Termasuk, MUI mengecam adanya politik identitas, hal itu karena salah satu cara yang tidak baik. Yang dimaksud politik identitas itu yakni dengan membelah kelompok yang baik dan salah dengan memakai dalil agama, budaya dan lainnya. 

BACA JUGA:Gacor di Lapangan, Pemain Persib Ini Ternyata Bisa Bikin Bonek dan Bobotoh Menangis Haru Saat di Stadion GBT

"Itu dalam Islam dilarang. Karena mencari dunia dengan perbuatan-perbuatan akhirat itu dilarang oleh agama. Makanya dalam politik ini fair-fair saja," tambah Ketua MUI.

Dia juga menyebutkan, selain dilarang oleh agama, politik identitas itu juga dilarang oleh hukum, karena menyebakan perpecahan. 

"Maka saya berpesan tidak boleh ada politik identitas itu. Termasuk masyarat menolak dengan adanya politik uang. Mari kita tinggalkan pragmatisme," jelasnya.

Sumber: