7 Kursi Kepala Dinas di Pemkot Tasik Siap Dilelang

Reporter: syindi|
Rabu 24-03-2021,16:00 WIB
7 Kursi Kepala Dinas di Pemkot Tasik Siap Dilelang

INDIHIANG — Wakil rakyat di gedung DPRD Kota Tasikmalaya mendorong percepatan pengisian sejumlah jabatan strategis yang kosong. Tujuannya, supaya roda pemerintahan berjalan optimal, ketika diduduki pejabat definitif di setiap instansi.


Saat ini, lebih dari lima kursi eselon II yang mengalami kekosongan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Untuk itu, Pemkot diminta segera mulai melakukan tahapan pengisian lelang jabatan (open bidding).

Hal itu terungkap usai rapat kerja Komisi I dengan Sekda Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan, BKPSDM, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Setda Kota Tasikmalaya.

”Kita dorong segera, karena banyak jabatan kosong di pucuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ini tak boleh dibiarkan berlarut, agar pelayanan optimal,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat kepada Radar, Selasa (23/3/2021).

Dia menjelaskan kekosongan pejabat eselon II terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Kesbangpol, Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencanan Daerah, Dinas Perawaskim termasuk RSUD dr Soekardjo.

”Nah ini juga, sesuai dengan sususnan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru. Direktur rumah sakit harus diisi PNS eselon II. Maka itu juga dilelangkan,” kata Anang.

Menurut dia, berdasarkan keterangan eksekutif, sementara waktu pejabat RSUD dr Soekardjo tetap diisi dr Wasisto Hidayat yang diperpanjang sampai akhir tahun. Sambil menunggu pejabat definitif diseleksi dan dilantik untuk segera bertugas.

“Posisi hari ini, dari eksekutif memperpanjang direktur (RSUD) sampai batas waktu akhir tahun. Supaya tidak ada kekosongan manajemen apalagi dalam penanganan pandemi Covid-19,” tuturnya.

Anang menjelaskan berdasarkan rencana eksekutif tahapan open bidding bakal dimulai April 2021. Ia mendorong Pemkot tidak kaku menerjemahkan aturan, di mana sejumlah kebijakan di awal tahun mengalami keterlambatan terutama urusan kepegawaian dan penggajian.

”Nah kalau wacana mau April, itu segala sesuatunya disiapkan dari sekarang. Jangan seperti gajian, pelantikan, pencairan TPP lambat semua,” keluh dia.

Baca juga : Yusuf Genjot Ekonomi Kreatif Kota Tasik Lewat TCIC

Selain itu, kata Anang, pihaknya mendorong penerapan SOTK yang regulasinya sudah dibahas DPRD di akhir tahun lalu, supaya segera dioptimalkan. Melihat sejumlah perubahan terjadi pada tugas dan fungsi sejumlah posisi jabatan teknis.

“Selain mengisi kekosongan kadisnya, juga harus menjalankan beberapa perubahan tugas dan fungsi. Ini mohon eksekutif proaktif melantik atau menggeser posisi jabatan teknis yang juga masih kosong agar pelayanan optimal tak mandek,” papar politisi Demokrat tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya lainnya, H Ade Lukman mendorong tahapan penyeleksian calon kepala dinas bisa segera dimulai. Supaya kekosongan di pucuk OPD tidak berlangsung lama dan berimbas terhadap program kegiatan.

“Terutama instansi yang berkecimpung langsung dengan layanan publik, itu dipercepat karena kewenangan Plt kepala dinas terbatas,” tegas dia.

Politisi PAN tersebut menambahkan proses penyeleksian diharapkan berlangsung terbuka dan transparan. Setiap tahapan ada pemberitahuan atau informasi tembusan terhadap legislatif.

”Supaya tidak terjadi seperti yang sudah-sudah. Transparansi, terbuka sesuai judulnya open bidding,” harap Ade. (igi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: