Pengelolaan GCC Kota Tasik Condong Diswastanisasi

BACA JUGA:Warga Kampung Cibuyut Buat Pagar dari Sampah Botol Bersama Bank Sampah Cikal

Secara pribadi, sambung Deddy, setuju jika GCC diswastanisasi. Namun hal ini harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Bagian Hukum dan Aset. Yang penting tak ada yang dirugikan.

"Investor berjalan di sini, karena swastanisasi harus ada profit. Jangan sampai ada protes lagi dari rekan-rekan yang berkesenian, khususnya kawan-kawan ekraf. Tetapi jika diswastanisasi gedung terpelihara. Kita belum ada siapa yang akan menjadi pihak swastanya," jelasnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi II DPRD Kota Tasik, M Rizal Ar Sutadiredja menuturkan, GCC memang belum diserahkan jadi aset Pemkot dari PUPR Pemprov Jabar. Karena masih masa pemeliharaan selama 6 bulan.

Jadi saran dia, soal pengelolaan GCC harus menunggu masa pemeliharaan selama 6 bulan. 

BACA JUGA:Wakapolda Jabar Pantau Sarana dan Prasarana Jalur Salawu Tasik, Jalur Mudik Alternatif Masuk Prioritas

"Apakah ke Disporabudpar atau kemana (Pengelolaan GCC)? Tapi menurut saya cocoknya ya ke Disporabudpar. Karena GCC kan di Dadaha jadi mudah serta sudah ada UPTD-nya di bawah Disporabudpar," tuturnya.

Menurut politisi PKS ini, GCC Kota Tasik banyak peminat sebagai peyewa. "Makanya ada usulan berbagai macam. Apakah bisa menggunakan aplikasi untuk peminjaman ke depan biar jadi daftar antre setelah diserahkan, dan lain sebagainya," katanya.

Sementara itu Ketua Tasik Crearive & Innovation Commitee (TCIC), Roni Fitra menandaskan, pihaknya menginisiasi FGD ini berangkat dari kekhawatiran semua pihak termasuk masukan dari berbagai komunitas untuk diskusi publik membahas pengelolaan GCC.

"Kita tidak mau jika nanti setelah ada regulasi, ternyata tak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Makanya kita memiliki peran untuk mewadahi para pelaku ekraf di Kota Tasikmalaya mendorong dan menginisiasi Tasik Creative Forum ini dengan tema peran fungsi dan pengelolaan GCC," tandasnya.

BACA JUGA:Harga Telur Ayam di Tasikmalaya Terus Meroket Nyaris Tembus Diharga Rp30 Ribu

Dia juga berharap, hasil pertemuan ini ada hal yang bisa direkomendasikan kepada pemerintah dalam membuat regulasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Hasil pertemuan ini berdasarkan diskusi berbagai panelis kita tampung dan kita rangkum. Kita tak menyasar sosok atau siapa pengelolannya, itu urusan setelah sistem pengelolaannya jelas. Karena nanti akan terjawab sendiri," tukasnya.

Menurut dia, jika pengelolaan GCC dilakukan swastanisasi, otomatis oleh pihak swasta. 

"Saya melihat dari sisi lain bahwa ketika GCC dikelola oleh swasta lalu seperti KSO atau gimana, skemannya akan menimbulkan berbagai peluang investasi. Maka bagi Pemkot ini tak akan jadi beban APBD. Karena yang kita tahu biaya perawatan fasilitas gedung seperti ini tak murah," katanya.

Sumber: