Komisi III DPRD Tasik Minta Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Infrastruktur Jalan Rusak Dampak dari Bencana

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Infrastruktur jalan rusak hingga terputus dampak dari bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, menyita perhatian Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Wakil Rakyat menyarankan Pemerintah Daerah segera melakukan perbaikan dengan skala prioritas.

Disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Haris Somantri, infrastruktur jalan rusak harus segera dicari solusi penanganannya. 

Terlebih beberapa akses jalan yang dilaporkan terputus, padahal akses utama masyarakat dalam beraktivitas.  

"Jangan sampai persoalan ini diabaikan, sementara di tahun 2023 porsi anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya," katanya kepada radartasik.com, Selasa 13 Desember 2022.

BACA JUGA:Super Tajir! 46 Daftar Orang Terkaya di Indonesia Saat Ini, Punya Kekayaan di Atas Rp 15 Triliun, Cek di Sini

Haris mengaku sudah menyampaikan hal ini ke Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya. 

Komisi III, sambung dia, mempertanyakan kesiapan anggaran perbaikan jalan serta mendorong tahun 2023 agar Pemkab Tasikmalaya lebih memfokuskan perbaikan jalan.

Dia mencontohkan, kerusakan jalan di wilayah Cibalong menuju Parungponten menembus ke Pamijahan. Kerusakan jalan ini belum mendapat perbaikan, terlebih muncul masalah dimana jalanan tersebut putus akibat longsor di wilayah Parungponten. 

Sehingga pengguna jalan harus melewati jalur alternatif yang lebih jauh atau memutar meski kondisi fisik jalan sangat rusak.

BACA JUGA:Harga BBM Resmi Naik, Ini Harga Pertalite dan Pertamax 13 Desember 2022

"Nah terjadi lagi bencana yang memutus jalan di sana. Jika curah hujan terus berlanjut, maka mungkin makin banyak jalan rusak yang terdampak dari bencana alam," jelas dia.

Diakuinya, pekerjaan perbaikan infrastruktur jalan di tahun 2023 akan sangat berat. Selain banyaknya jalan rusak serta rusak dampak dari bencana alam, ditambah porsi anggaran yang menurun drastis. 

Dimana sesuai instruksi keuangan pemerintah pusat, anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) hanya 10 persen diarahkan untuk infrastruktur.  

"Sementara 40 persen diarahkan bagi bidang pendidikan dan 40 persen lagi bidang kesehatan," kata dia.

Sumber: