Anggota DPRD Depok Hukum Sopir Truk Guling-guling di Aspal, Begini Sikap Golkar
Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat, Tubagus Ace Hasan Syadzily didampingi Ketua DPD Golkar Kota Tasikmalaya, H Muhammad Yusuf menuju lokasi Rakerda, Kamis 25 Agustus 2022. - Rezza Rizaldi-radartasik.disway.id
DEPOK, RADARTASIK.COM – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Tubagus Ace Hasan Syadzily memberikan tanggapan terkait video viral aksi Tajudin Tabri.
Seperti diketahui, Tajudin Tabri merupakan salah satu kader Partai Golkar (Golongan Karya). Saat ini Tajudin Tabri tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Depok.
Dalam video yang viral di media sosial, Tajudin Tabri menghukum sopir truk dengan push-up hingga berguling di aspal jalan pada siang hari.
Ace Hasan Syadzily yang juga menjabat sebagai Anggota DPR RI tidak membenarkan tindakan yang telah dilakukan oleh kadernya itu.
BACA JUGA: 7 Manfaat Lidah Buaya untuk Kesehatan, Ternyata Bisa untuk Mengobati Asam Lambung
”Kami akan mengambil langkah-langkah organisasi terkait dengan perilaku Tajudin Tabri seperti itu,” ucapnya dilansir dari JPNN.com, Minggu 25 September 2022.
”Tindakan main hakim sendiri dengan menyuruh push-up dan berguling-guling merupakan tindakan yang bukan kewenangannya,” tambah dia.
Ace juga meminta agar yang bersangkutan dapat diproses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Kota Depok, Jawa Barat.
”Kami akan meminta kepada yang bersangkutan untuk diproses di MKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait jabatannya sebagai pimpinan DPRD di Kota Depok,” terangnya.
BACA JUGA: Rumah Kontrakan Jadi Gudang Miras di Ciawi Digerebek Tim Maung Galunggung
Pihaknya juga telah meminta kepada DPD Partai Golkar Kota Depok untuk menelusuri motif di balik tindakan kadernya tersebut.
”Nantinya setelah mendapatkan laporan yang utuh kami akan mengambil langkah organisasi,” kata Ace.
Pihaknya menyebut bahwa Partai Golkar memiliki sikap yang jelas serta tidak boleh seseorang main hakim sendiri.
”Tidak boleh seseorang main hakim sendiri. Kader Partai Golkar harus menghormati hukum dan penegakannya harus dilakukan penegak hukum, dan kader Golkar tidak boleh melakukan kekerasan atas nama apa pun,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: