Segini Keberpihakan Pemkot Tasik Terhadap Rakyat Miskin
Sabtu 13-03-2021,16:00 WIB
INDIHIANG — Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mengakui terjadinya anomali di tengah gegap gempita pembangunan infrastruktur, laju usaha sebagian masyarakat dengan kondisi kemiskinan yang ada secara faktual maupun berdasarkan data.
“Bahkan di awal tahun ini, anggaran kesehatan warga miskin kan sempat tertutup melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Akhirnya ada solusi setelah itu mencuat,” cerita Dede.
Dia menuturkan sudah berulangkali menyampaikan supaya eksekutif konsen terkait persoalan sosial yang diantaranya kemiskinan. Melihat rapor merah secara kumulatif dari seluruh daerah se-Jawa Barat, Kota Resik masih berada di urutan fantastis dibanding daerah lain.
“Nah kemarin pun dalam diskusi Kepala Bappelitbangda tidak bisa membantah, bahwa intervensi pemerintah selama ini kan belum terasa,” tuturnya.
Dede mencontohkan belanja perlindungan sosial yang dialokasikan di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya saja, di tahun ini hanya sekitar Rp 2 miliar. Itu pun tidak khusus menangani si miskin, melainkan inklud dengan persoalan kesejahteraan sosial lainnya, seperti disabilitas, dan lain sebagainya.
“Jadi urusan si miskin ini paling minim anggarannya, dibanding kebutuhan fisik atau infrastruktur lain,” ujarnya.
“Jelas tidak mungkin kemiskinan terselesaikan dengan baik, ketika postur APBD hanya konsentrasi ke fisik. Hemat saya, analisa ini bisa menjadi input logis, membangun pola kebijakan anggaran Pemkot semakin berpihak terhadap warga kecil, dan dikonsentrasikan penuntasan kemiskinan,” tambah Dede.
“Apalagi dampak Covid-19 kemarin, ini berkontribusi besar menyumbang penambahan angka kemiskinan dan pengangguran di data BPS. Belum dari data faktual di lapangan, bisa lebih dari itu,” sambung dia.
Terpisah, Pegiat diskusi Warkop Tasik Yusran Arifin menuturkan hasil diskusi yang digelarnya bersama sejumlah tokoh pemerhati, akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi terhadap eksekutif dan legislatif.
Supaya bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menggulirkan kebijakan, terutama soal pengentasan kemiskinan.
“Hasil diskusi ini kita akan susun dan sampaikan sebagai rekomendasi, masukan bagi pemangku kebijakan,” katanya.
Ia berharap dalam dua tahun ke depan ada perubahan signifikan, terkait Kota Tasikmalaya yang menempati ranking tiga besar urusan kemiskinan.
Ketika sejumlah rekomendasi dan usulan yang disampaikan ditindaklanjuti melalui program yang jelas dan sesuai harapan bersama.
“Jadi semoga ada tindaklanjutnya, diskusi kami diharapkan bisa memberi input logis dan komprehensif sebagai pertimbangan dalam menggulirkan kebijakan,” harap Yusran.
Sebelumnya, pemerhati Anggaran dari Perkumpulan Inisiatif Bandung, Nandang Suherman mengatakan peran pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat di Kota Tasikmalaya baru sebatas retorika. Sebab, keberpihakan dari sisi anggaran belum benar-benar berpihak terhadap warga miskin.
Hal itu diungkapkan seusai menghadiri diskusi Warkop Tasik, di Bukit Lestari Leuwiliang Kecamatan Kawalu. Menurut Nandang, selama ini intervensi Pemkot dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, seolah hanya ucapan dalam pidato saja.
Faktanya, dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tiga tahun terakhir, belanja bantuan dan perlindungan sosial tidak lebih dari satu persen.
“Paling parah, di tahun 2021 ini belanja untuk kelompok program perlindungan sosial malah turun menjadi sekitar 0,2 persen setelah saya kroscek di dokumen APBD,” kata Nandang kepada Radar, Kamis (11/3/2021).
Baca juga : Banjir di SPBU Mangkubumi Kota Tasik Bikin Macet & Antre Kendaraan Sepanjang 4 Km
Nandang menjelaskan di tahun 2019, alokasi belanja program tersebut juga dibawah satu persen yakni 0,7 persen. Kemudian tahun 2020, hanya dialokasikan 0,5 persen. Dia menyimpulkan keinginan daerah untuk menekan angka kemiskinan tidak terbukti dari politik anggaran yang tertuang pada APBD.
“Maka betul, pengentasan kemiskinan sebatas narasi dalam pidato saja, tidak dibuktikan dalam politik anggaran,” tutur dia.
Anggota Dewan Daerah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) tersebut mengaku tidak heran ketika terjadi anomali. Ketika laju perekonomian Kota Tasikmalaya tumbuh, bahkan bisa terlihat secara kasat mata. Di sisi lain, angka kemiskinan justru tidak ada pengurangan signifikan secara faktual, maupun data.
“Ketika daerah lain angka kemiskinan turun, kita juga sama mengalami penurunan. Tetapi kenapa juara terus (angka kemiskinan, Red), ketika laju ekonominya kian melesat,” katanya heran.
Berdasarkan fakta tersebut, jelas Nandang, perlu adanya kebijakan yang pro terhadap pengentasan kemiskinan. Kemudian mengevaluasi efektivitasnya secara periodik, sebab bisa saja terjadi salah pengimplementasian antara yang dibutuhkan publik secara nyata, dengan program yang digulirkan pemerintah.
Dia menambahkan apabila Pemkot hendak mengatasi persoalan kemiskinan secara serius, tidak hanya menggunakan survei BPS yang dilakukan dengan metode sampling. Melainkan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) yang by name by addres-nya spesifik.
“Kita juga melihat Pemkot seolah tidak terlalu fokus, padahal dampak Covid-19 di tahun 2020, kemiskinan dan pengangguran terjadi lonjakan. Di sisi lain pola belanja tidak ada perubahan,” keluh Nandang. (igi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
