KPK Banding dalam Perkara Wali Kota Tasik Non Aktif, Begini Kata Aktivis Muda NU..

TASIK — Upaya banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK atas vonis Wali Kota Tasikmalaya non aktif H Budi Budiman, dinilai sebagai hal lumrah dalam proses persidangan.

Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU) Kota Tasikmalaya, Opik Taufikul Haq mengatakan upaya banding jaksa KPK merupakan hak normatif dalam proses peradilan. Sebab, pihak terdakwa pun memiliki hak serupa, untuk menyatakan banding dalam perkara tersebut.“Dengan adanya pengajuan banding (KPK) tersebut, berarti membuka babak baru proses peradilan terkait kasus suap H Budi Budiman di tingkat Pengadilan Tinggi,” kata Opik kepada Radar, Kamis (4/3/2021).Bendahara GP Ansor Kota Tasikmalaya itu menganalisa, dengan dibukanya babak baru itu, tentu semua fakta dan data atas perkara tersebut akan diujikan kembali. Sebagai landasan pertimbangan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan diputuskan nanti.“Seandainya, jika masih ada pihak yang masih kecewa terhadap putusan pengadilan tinggi,tentu masih ada upaya lain yang bisa ditempuh yaitu kasasi,” jelas Opik memaparkan.Menurut dia, di luar proses hukum yang saat ini masih berjalan, dirinya berharap semua pihak menghargai dan bersabar dalam menunggu proses keputusan inkrah H Budi Budiman terbit.Opik menilai tidak perlu bereaksi secara berlebihan, cukup dengan mendoakan supaya terdakwa mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu.”Tidak dapat dipungkiri wali kota non aktif H Budi Budiman tentu banyak jasa dan kebaikan yang telah diberikan bagi Kota Tasikmalaya. Di sisi lain, korupsi dalam bentuk apapun adalah musuh bersama (common enemy) yang harus diperangi hingga ke akar-akarnya,” ujarnya menjelaskan.Seperti diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK resmi mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (3/3/2021). Perkara suap Wali Kota Tasikmalaya non aktif H Budi Budiman pun belum mencapai inkrah.Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyebutkan pihaknya sudah memutuskan sikap menanggapi putusan majelis hakim pada Rabu (24/2/2021). Pihaknya mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung.

Sumber: